Foto; Dok Kemenlu RI

Kanalnews.co, Vientiane — Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L.P. Marsudi menyebut bahwa pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di kawasan ASEAN menjadi kunci gemilangnya ASEAN di masa mendatang.

Hal itu diungkapkan Menlu Retno dalam Pertemuan dengan Perwakilan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) di Vientiane, Laos, pada Rabu, (24/7/2024).

“Masa depan ASEAN tidak akan semakin cerah jika masing-masing negara anggota tidak memiliki komitmen kuat untuk menghormati hak asasi manusia”, ungkap Menlu Retno, dilansir dari laman Kemenlu RI.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa, berkaitan dengan isu HAM terdapat dua hal utama yang perlu menjadi fokus kerja ASEAN yakni, pertama perlunya penguatan peran AICHR.

Menlu Retno mengatakan, penguatan peran AICHR ini membutuhkan komitmen politik agar ASEAN bisa melanjutkan AICHR Review Process.

“AICHR Review Process adalah proses peninjauan kembali TOR AICHR agar AICHR tetap relevan untuk menghadapi tantangan saat ini, termasuk memastikan keseimbangan mandat promosi dan perlindungan AICHR,” ujar Menlu Retno.

“Proses ini masih terkendala sehingga memerlukan komitmen politik dari semua pihak agar Upaya pemajuan HAM di Kawasan dapat dilakukan,” imbuh Menlu Retno.

Menurut Menlu Retno, komitmen politik perlu dilakukan agar proses review memiliki kemajuan.

“Mandat dan fungsi AICHR harus disesuaikan agar dapat menjawab berbagai tantangan HAM di lapangan dan diperkuat elemen perlindungannya,” ucap Menlu Retno.

Kemudian hal utama yang kedua, kata Menlu, kita harus berkontribusi dalam mendukung sekaligus memajukan HAM di kancah dunia.

Ia menuturkan bahwa dukungan Indonesia agar ASEAN menjalin diskusi HAM secara lebih luas, khususnya dengan mitra-mitra ASEAN.

Selain itu, Menlu Retno juga menyebut bahwa Indonesia dan Laos akan menjadi tuan rumah sekaligus memimpin bersama Pertemuan ke-6 Dialog HAM ASEAN pada November 2024 mendatang, di Jakarta.

Tahun lalu, lanjut Menlu Retno, saat Indonesia menjadi ketua di ASEAN, Indonesia menyarankan agar dibentuk lembaga khusus pelaksanaan ASEAN  Human Rights Dialogue secara reguler. Hal tersebut, menjadi forum dialog yang jujur dan terbuka dalam membahas isu-isu HAM, utamanya di wilayah ASEAN.

Dalam kesempatan tersebut, Menlu Retno menyampaikan bahwa selain dua hal utama yang tadi disebutkannya, juga ada dua hal penting yang menjadi perhatian khusus AICHR maupun ASEAN.

“Pertama, meningkatnya kejahatan perdagangan orang di kawasan, di mana sebagian besar  korban utamanya adalah wanita. Kedua, kita tidak bisa tinggal diam menyaksikan pelanggaran HAM yang kejam di Gaza,” terang Menlu Retno.

Hal serupa juga disampaikan oleh beberapa Menlu ASEAN diantaranya  Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, serta Wakil Indonesia untuk Komisi AICHR, Yuyun Wahyuningrum, juga menyoroti isu ini. (aof)