Kanalnews.co, JAKARTA – Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan pemerintah tidak tinggal diam menghadapi gejolak nilai tukar rupiah. Menurutnya, komunikasi dan rapat koordinasi antara otoritas moneter, fiskal, serta pemerintah terus dilakukan secara intensif.
“Lho, kita rapatnya intens. Pertemuan antara pelaku-pelaku otoritas ekonomi itu intens,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).
Ia menilai tidak tepat jika publik menganggap pemerintah baru bertindak setelah rupiah mengalami tekanan. Menurutnya, koordinasi yang berjalan selama ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjaga kondisi ekonomi tetap stabil.
“Bukan berarti kalau kemudian komunikasi intens terus belum menghasilkan seperti yang kita harapkan, kemudian kita tidak ada komunikasi. Kan nggak begitu juga. Ini kan semua bagian dari upaya,” katanya.
Prasetyo menjelaskan, pergerakan nilai tukar rupiah tidak ditentukan oleh satu faktor semata. Banyak variabel yang memengaruhi kekuatan mata uang nasional, termasuk tingkat kemandirian ekonomi Indonesia dan ketergantungan terhadap barang impor.
Menurutnya, semakin kuat fondasi ekonomi domestik, semakin besar peluang rupiah bertahan dari tekanan eksternal. Untuk itu, pemerintah terus berupaya memperkuat sektor-sektor strategis agar tidak terlalu bergantung pada produk impor.
“Naiknya nilai tukar rupiah itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor. Variabelnya banyak. Kemandirian kita secara ekonomi juga mempengaruhi kekuatan mata uang kita,” jelasnya.
Saat disinggung mengenai prediksi rupiah yang berpotensi menyentuh level Rp19.000 per dolar AS, Prasetyo menegaskan langkah utama yang kini dilakukan adalah memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter.
“Sehingga yang dibutuhkan sekarang tentu kerja sama, apalagi otoritas yang berkaitan dengan masalah ekonomi baik moneter maupun fiskal,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuan antara DPR RI, pemerintah, serta sejumlah lembaga otoritas moneter dan fiskal di Kompleks Parlemen Senayan.
Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad itu difokuskan untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus menyelaraskan langkah kebijakan fiskal dan moneter. (pht)
