KANALNEWS.co, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia melakukan nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah lembaga baik BUMN maupun Kementerian mengenai kerja sama penegakan hukum, tukar menukar informasi dan data serta bantuan pengamanan.
“Hari ini memang sengaja kami rapel MoU-nya daripada satu-satu. Dengan adanya MoU ini akan menjadi terobosan hukum sekaligus pedoman bagi Polri dan mitra untuk melaksanakan tugas lapangan dengan rinci dan detil,” kata Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jakarta di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (20/4/2017).
7 lembaga yang melakukan MoU adalah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Kementerian Perhubungan, Kementerian PU PR, PT Pelni, Perum Bulog, Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan PT Geo Dipa Energi.
Menurut Kapolri, MoU Polri dengan PGRI terkait perlindungan hukum profesi guru dengan ruang lingkup pertukaran data dan informasi, penegakkan hukum profesi guru, perlindungan hukum terhadap guru dan peningkatan kapasitas SDM.
MoU Polri dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU PR mengenai peningkatan pelayanan transportasi di bidang perhubungan darat dengan ruang lingkup operasional pelayanan transportasi di bidang perhubungan darat, bantuan pengamanan, bantuan penegakan hukum, pemberian motivasi bagi petugas pelaksana, memfasilitasi penyediaan prasarana jalan, memfasilitasi penyediaan lahan untuk mendukung operasional unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, sosialisasi, monitoring dan evaluasi.
KemudianMoU Polri dengan PT Pelni mengenai pencegahan, pengamanan, dan penegakan hukum di lingkungan PT Pelni dengan ruang lingkup tukar menukar data dan informasi, pencegahan dan pengamanan, penegakkan hukum, pemanfaatan sarana dan prasarana serta peningkatan kompetensi dan pemanfaatan SDM.
Sementara MoU Polri dengan Perum Bulog mengenai penyelenggaraan pengamanan dan penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Perum Bulog dengan ruang lingkup tukar menukar data dan informasi, bantuan dan pengamanan, pendampingan dan supervisi, koordinasi, pemantauan dan pengawasan serta penegakkan hukum.
MoU Polri dengan PT PLN tentang penyelenggaraan pengamanan instalasi dan aset serta penegakan hukum di lingkungan kerja PT PLN dengan ruang lingkup tukar menukar data dan informasi, bantuan pengamanan, audit sistem pengamanan, penegakan hukum, pembinaan masyarakat serta peningkatan kapasitas SDM.
Terakhir, MoU Polri dengan PT Geo Dipa Energi mengenai penyelenggaraan pengamanan dan penegakkan hukum di lingkungan Geo Dipa Energi dengan ruang lingkup tukar menukar data dan informasi, bantuan pengamanan, audit sistem pengamanan, penegakan hukum, pembinaan masyarakat serta peningkatan kapasitas SDM. (Herwan)
