KANALNEWS.co, Jakarta – DPP PDI Perjuangan mendukung keputusan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang meminta DPR RI untuk menunda pengesahan revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang yang akan disahkan dalam rapat pleno pada 24 September mendatang.
Keputusan DPP itu disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mengatakan bahwa penundaan pengesahan RKUHP perlu mengingat apa yang dihasilkan dari RKUHP sangat strategis dan menjadi fondasi di dalam seluruh sistem hukum pidana tersebut. Selain itu, PDI Perjuangan sebelumnya juga sudah memberikan masukan kepada Jokowi untuk menunda pengesahan RKUHP melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
“Pagi tadi kami berkomunikasi dengan Mensesneg sebagai kepemimpinan yang terus mendengarkan aspirasi rakyat dan juga mencermati berbagai dinamika yang ada,” ujar Hasto.
Hasto menyebut keputusan Jokowi itu juga sudah sesuai dengan hasil koordinasi dari seluruh partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK). “Akhirnya, Presiden Jokowi menunda pengesahan dari RKUHP tersebut sambil terus berdialog dan mendengarkan aspirasi masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, Jokowi meminta DPR RI untuk menunda pengesahan RKUHP. Keputusan itu diambil setelah mencermati masukan-masukan dari beberapa kalangan. “Saya terus mengikuti perkembangan pembahasan RUU KUHP secara seksama. Setelah mencermati masukan-masukan dari berbagai kalangan yang keberatan dengan substansi-substansi RUU KUHP, masih ada materi butuh pendalaman lebih lanjut,” ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Jumat.
Jokowi telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menyampaikan sikapnya kepada DPR RI. “Saya perintahkan Menkum HAM untuk sampaikan sikap ini pada DPR, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda. Pengesahan tidak dilakukan DPR periode ini,” tegasnya.
Komisi III DPR RI dan pemerintah telah menyapakati RKUHP untuk disahkan pada saat rapat paripurna. Keputusan itu diambil dalam rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I RKUHP di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (18/9). Hadir sebagai perwakilan dari pemerintah, yaitu Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly. (ANT)
