Kanalnews.co, JAKARTA- Pernyataan kontroversial pengamat politik memicu gelombang panas. Iwan Setiawan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) melontarkan kritik tajam terhadap Saiful Mujani yang dinilai menyerukan upaya menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.
Lewat pernyataan terbukanya, Iwan tak sekadar menyayangkan, ia bahkan menilai narasi yang berkembang sudah masuk wilayah berbahaya.
“Kalau kita lihat, ini bukan sekadar kritik biasa. Ini sudah mengarah pada upaya menjatuhkan presiden yang sah, yang mendapat mandat langsung dari rakyat. Bahkan ada unsur ajakan. Ini bisa masuk dugaan makar,” tegas Iwan.
Iwan menyoroti potongan video pernyataan Saiful Mujani dalam forum Halal Bihalal di Jakarta Timur yang dinilai provokatif. Dalam video itu, Saiful menyebut satu-satunya cara menghadapi Prabowo adalah dengan menjatuhkannya, bukan melalui mekanisme formal seperti pemakzulan.
Bagi Iwan, pernyataan tersebut sudah melampaui batas kebebasan berpendapat.
“Ini bukan lagi diskusi akademik. Ini ajakan terbuka. Kalau dibiarkan, bisa jadi preseden buruk, siapa pun bisa mengajak menjatuhkan pemerintah yang sah,” ujarnya.
Ia pun mendesak aparat penegak hukum untuk tidak tinggal diam. Menurutnya, langkah ini penting agar tidak muncul spekulasi liar di tengah masyarakat yang justru memperkeruh situasi nasional.
“Harus ada penyelidikan. Jangan sampai ini jadi bom waktu. Kalau dibiarkan, siapa pun bisa bicara seenaknya, padahal ini fatal,” lanjutnya.
Ada ‘Aroma’ Intervensi Asing?
Dalam analisisnya, Iwan juga membuka kemungkinan adanya faktor eksternal di balik munculnya kegaduhan politik tersebut. Ia menilai kebijakan Prabowo yang tidak berpihak pada oligarki, mafia sumber daya, hingga langkah berani mengungkap mafia migas dan mengambil alih lahan sawit ilegal, berpotensi memicu perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan.
“Saya berhipotesis, ada korelasi antara keributan ini dengan kepentingan asing yang ingin negara kita jadi negara maju, jadi negara berkembang saja. Pak Prabowo ketika dilantik langsung mendeklarasikan negara kita harus berdiri di kaki kita sendiri mandiri di bidang pangan, energi.
Tapi konsekuensinya, akan ada tekanan,” ungkapnya.
DPR dan Koalisi Besar: Wajar Mendukung Pemerintah
Menanggapi kritik soal DPR yang dinilai tidak kritis, Iwan menilai hal itu sebagai konsekuensi politik dari dominasi Koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo.
“Itu logis dalam sistem politik. Koalisi besar pasti mendukung pemerintah. Tapi fungsi pengawasan tetap bisa dilihat dari kinerja legislasi dan budgeting,” jelasnya.
Tak hanya bicara politik, Iwan juga menyinggung kondisi global yang menurutnya sedang tidak stabil dan berdampak langsung pada energi dunia.
“Tentu kita harapkan bersama, di saat kondisi global yang tidak menentu, ada perang Iran melawan Israel dan Amerika, Pakistan dengan Afghanistan, Rusia dengan Ukraina, situasi ke depan sangat tidak pasti,” jelasnya.
Ia mencontohkan dampak besar jika jalur vital seperti Selat Hormuz terganggu.
“Kita melihat contoh ketika Selat Hormuz ditutup, suplai minyak dunia 20 persen dari situ, dan dampaknya sangat terasa di dunia,” katanya.
Iwan juga menyoroti bagaimana negara lain mulai terpukul. “Amerika saja rakyatnya sudah mengeluh karena kenaikan harga energi, Filipina bahkan sudah deklarasi krisis energi. Negara lain rata-rata menaikkan harga BBM,” ujarnya.
Namun di tengah tekanan global tersebut, Iwan justru mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia. Pasalnya, pemerintah telah berupaya agar harga BBM tetap stabil demi kondisi masyarakat yang tidak semakin tercekik.
“Untuk Indonesia, kita perlu apresiasi bagaimana daya tahan pemerintah mencari cara agar BBM tidak naik, padahal asumsi APBN 70 dolar per barel sudah tembus 100 lebih. Ini strategi yang harus dihargai,” tegasnya.
Dukungan Publik Masih Kuat
Menutup pernyataannya, Iwan menegaskan tidak ada dasar kuat untuk menjatuhkan presiden saat ini. Ia mengingatkan demokrasi bukan berarti bebas tanpa batas.
“Kalau mau menjatuhkan presiden, harus ada gelombang besar ketidakpuasan rakyat. Faktanya, mayoritas masih mendukung pemerintah. Jadi rakyat yang mana dibawa-bawa yang dikatakan kinerja Prabowo tidak baik mau dijatuhkan, saya kira ini sudah provokatif juga,” tegasnya.
“Ini bukan soal anti kritik. Tapi kalau sudah provokatif dan mengarah ke pelanggaran hukum, itu harus diproses,” pungkas Iwan. (sis)
