Kanalnews.co, JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan rencana penyesuaian tarif Transjabodetabek bukan semata-mata untuk mengurangi beban subsidi, melainkan juga untuk menjaga keberlanjutan layanan transportasi yang kini terus diperluas hingga wilayah penyangga Jakarta.
Menurut Pramono, pemerintah akan berhati-hati dalam menentukan besaran tarif baru. Ia tidak ingin kenaikan tarif bisa memicu masyarakat beralih kembali menggunakan kendaraan pribadi, yang berpotensi memperparah kemacetan dan polusi di kawasan Jabodetabek.
“Prinsipnya, kami mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh agar masyarakat tetap memilih transportasi umum,” ujar Pramono.
Ia mengungkapkan, saat ini momentum penggunaan transportasi umum semakin terbuka lebar, terutama setelah kenaikan harga BBM. Kondisi tersebut dinilai dapat mendorong lebih banyak warga meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke moda transportasi massal yang lebih ekonomis.
Untuk itu, Pemprov DKI berkomitmen meningkatkan kualitas layanan, termasuk menambah armada Transjabodetabek agar perjalanan masyarakat semakin nyaman dan mudah diakses.
“Supaya habit atau perilaku orang naik transportasi umumnya meningkat, dan itu yang akan kami lakukan,” jelas Pramono.
Ia juga menyoroti capaian konektivitas transportasi umum di Jakarta yang telah mencapai sekitar 93 persen. Dengan dukungan jaringan MRT, LRT, Transjakarta, Transjabodetabek, hingga JakLingko, Pramono optimistis jumlah pengguna transportasi publik akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan.
Di sisi lain, Pramono menegaskan subsidi untuk layanan Transjabodetabek tidak akan dihapus. Namun, menurutnya, perlu ada penyesuaian agar beban anggaran yang ditanggung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap terkendali.
Salah satu contoh yang disorot adalah rute Transjabodetabek Blok M-Bandara Soekarno-Hatta yang saat ini hanya dikenakan tarif Rp3.500. Menurut Pramono, tarif tersebut belum mencerminkan biaya operasional yang harus ditanggung pemerintah.
Meski demikian, ia memastikan setiap perubahan tarif akan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. Pemerintah juga akan terus memberikan subsidi agar layanan transportasi publik tetap terjangkau.
Pramono menambahkan, besarnya biaya operasional Transjabodetabek tidak hanya berasal dari armada, tetapi juga perawatan sejumlah halte di wilayah penyangga yang selama ini ikut ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta.
Oleh itu, penyesuaian tarif dinilai menjadi salah satu opsi yang tengah dikaji untuk menjaga kualitas layanan tanpa mengurangi komitmen pemerintah dalam mendorong warga beralih ke transportasi umum.
“Kami ingin kebiasaan masyarakat menggunakan transportasi umum terus meningkat. Itu yang menjadi fokus utama,” tegas Pramono. (pht)
