Kanalnews.co, BANDUNG – Subdit I dan Subdit V Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat berhasil mengungkap dua kasus penyalahgunaan wewenang dalam praktik jual beli sertifikat vaksin ilegal Covid-19.

Dari empat orang tersangka yang ditangkap, di antaranya merupakan mantan relawan yang memiliki akses ke dalam sistem pembuatan sertifikat.

“Tersangka (JR) ini mantan relawan vaksinasi. Ia membuat surat vaksinasi ini dengan mengakses dari website (laman) Primarycare,” ujar Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Erdi A. Chaniago pada Selasa (14/9).

JR menawarkan sertifikat vaksin ilegal tersebut kepada calon pembeli dengan tanpa perlu disuntik sebelumnya, di kisaran Rp200 ribu. Syarat yang perlu dilengkapi calon pembeli tersebut cukup dengan mengirimkan KTP beserta NIK.

Berdasarkan hasil penggeledahan di rumah tersangka, barang bukti yang berhasil diamankan berupa 9 surat vaksin palsu yang dikirim kepada pelanggan.

JR kemudian dijerat Pasal 62 ayat 1 Juncto Pasal 9 ayat 1 huruf c UURI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 115 Juncto Pasal 65 ayat 2 UURI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 48 ayat 1 Juncto Pasal 32 ayat 1 dan atau Pasal 51 ayat 1 Juncto Pasal 36 UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Tersangka diancam kurungan paling rendah 4 tahun penjara dan paling tinggi 12 tahun penjara. Selain itu bisa dijerat dengan pasal berlapis karena melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan akses sebagai relawan,” ungkap Kombes Erdi.

Selain JR, berdasarkan pengembangan kasus ini, Ditreskrimsus berhasil menangkap tiga tersangka lainnya, yakni IF dan rekannya, MY dan HH.

Sekawanan ini diketahui sudah mengirimkan sertifikat vaksin palsu ke beberapa daerah di Indonesia, seperti Papua dan Manado dengan harga di kisaran Rp300 ribu.

Ditreskrimsus Polda Jabar Kombes Pol. Arif Rahman mengatakan, IF adalah relawan yang memiliki akses ke laman pcare.bpjs-kesehatan.go.id untuk membuat sertifikat warga yang sudah mendapat vaksin Covid-19.

Kemudian, dua rekannya bertugas mencari konsumen dan mengirimkan sertifikat vaksin. Dari hasil keterangan sementara, ketiga tersangka sudah membuat dan mengirimkan sebanyak 26 sertifikat vaksin palsu.

“Jadi, ini memanfaatkan akses yang ada, bukan meretas data (hack). Kami sudah usulkan ke Kemenkes untuk dapat me-review ini, apakah bisa dibatalkan (sertifikatnya). Pembeli juga akan diselidiki lagi,” terangnya.

Sementara itu, IF, MY, dan HH disangkakan Pasal 46 Juncto Pasal 30 ayat 1 dan Pasal 51 Juncto Pasal 35 UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Pasal 55 ayat 1 ke-1 56 KUH Pidana dengan ancaman kurungan di atas 12 tahun. (Kin)