Kanalnews.co, SUBANG — Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Nyoman Adhi Suryadnyana mengapresiasi pembangunan pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Tengah.
Hal tersebut disampaikan Nyoman Adhi Suryadnyana saat pelaksanaan kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI bersama Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi pada Rabu, (21/8/2024) di Pelabuhan Patimban.
Nyoman mengatakan bahwa, apresiasi diberikan karena Pelabuhan Patimban layak menjadi contoh bagaimana suatu proyek dibangun dengan anggaran besar dengan tetap memegang kaidah yang berlaku, termasuk kaidah akuntansi dan fungsional.
“Pemeriksaan Patimban ini menunjukkan bahwa pembangunan pelabuhan Patimban ini adalah salah satu contoh bagaimana Kementerian mengelola anggaran pembangunan yang besar dan kompleks, namun tetap menerapkan good governance,” ujar Nyoman, dilansir dari laman Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa progres pekerjaan fisik Fase I-1 Pelabuhan Patimban telah rampung seluruhnya dan telah beroperasi
“Kini telah masuk pekerjaan fase I-2 yang akan berlangsung sampai dengan 2025,” jelas Menhub.
“Fase I-2 ini berupa car terminal dan container terminal 2 beserta jasa konsultan dan supervisinya. Sedangkan pembangunan pelabuhan Patimban yakni pekerjaan fisik Fase I-1 berupa konstruksi terminal breakwater, seawall, dan pengerukan alur pelayaran serta jembatan penghubung sudah selesai seluruhnya dan sudah beroperasi,” imbuh Menhub.
Dalam kesempatan tersebut, Menhub bersama tim auditor BPK juga melakukan peninjauan Pelabuhan Patimban, termasuk di area terminal kendaraan pelabuhan internasional.
Menhub, di area tersebut melihat aktivitas bongkar muat kapal ro-ro Dream Angle yang akan mengirim kendaraan dari Patimban ke sejumlah negara mulai dari, Brunei Darussalam, Filipina, Jepang, Thailand, Singapura, Malaysia, dan kemudian kembali ke Patimban.
Lebih lanjut, Menhub mengungkapkan bahwa jajaran Kemenhub menyambut baik rencana pemeriksaan yang dilakukan BPK.
“Di sektor perhubungan laut, BPK melakukan pemeriksaan pengelolaan belanja pembangunan Pelabuhan Patimban serta pemeriksaan kinerja pengelolaan Inaportnet dalam penyelenggaraan pelabuhan tahun 2023 hingga semester I-2024,” ungkap Menhub.
Selain itu, BPK juga telah memeriksa perhubungan darat yaitu, kinerja pelayanan uji tipe dan registrasi uji tipe kendaraan bermotor pada tahun 2022 hingga semester I tahun 2024. Kemudian pemeriksaan pengelolaan PNBP pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tahun 2023 hingga semester I pada tahun 2024.
Berdasarkan hasil dan rekomendasi BPK pada tahun-tahun sebelumnya, Menhub Budi Karya Sumadi menyebut bahwa, Kemenhub telah berupaya semaksimal mungkin dalam menindaklanjuti temuan pemeriksaan. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan tata kelola serta akuntabilitas penggunaan anggaran yang sudah ditetapkan.
“Salah satunya, terkait rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan tahun 2007 – 2023. Dari total 1.685 rekomendasi, Kementerian Perhubungan telah menindaklanjuti 86,11% atau lebih tinggi dibandingkan capaian rata-rata nasional sebesar 78,17%” tutur Menhub
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan capaian tersebut sampai dengan tuntas untuk seluruh rekomendasi,” lanjut Menhub.
Menhub juga mengarahkan agar seluruh jajaran Kemenhub membantu jalannya pemeriksaan dan berkoordinasi dalam memenuhi dokumen pemeriksaan. Sehingga menurutnya, Tim Pemeriksaan BPK dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang yang maksimal.
Turut hadir, Inspektur Jenderal Kemenhub Arif Toha dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Anthoni Arif Priadi. (aof)
