KANALNEWS.co, Jakarta – Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla mengantar keberangkatan Presiden Jokowi bertolak ke AS mendesak para penegak hukum melanjutkan proses hukum terhadap perusahaan atau pihak-pihak yang terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan masalah kabut asap di Indonesia.
“Perusahaan yang sudah diproses hukum akan dilanjutkan,” kata Wapres Jusuf Kalla di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Sabtu (24/10/2015).
Menurutnya, jika pengadilan memutuskan sanksi denda, hal itu harus dijalankan demi berjalanannya proses hukum dan upaya untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan sebagai penyebab munculnya kabut asap terus dilakukan baik melalui jalur darat maupun udara.
“Kemarin sudah disampaikan oleh Menkopolhukam Pak Luhut dan beberapa menteri, itu terus berjalan. Sekarang yang dipikirkan jangka panjangnya sekaligus kita selesaikan sekarang, yaitu mengembalikan lahan gambut itu kembalikan posisinya seperti semula,” katanya lebih lanjut.
Terkait evakuasi korban dampak kabut asap, Wapres mengatakan bahwa hal itu dilakukan terhadap pihak yang membutuhkan, yaitu ibu-ibu dan anak-anak yang dalam kondisi berbahaya karena kabut asap.
“Setiap saat bisa dilakukan, sudah disiapkan seperti kapal, dan tempatnya apakah di daerah itu sendiri atau daerah lain,” katanya.
Sebelumnya Presiden Jokowi menyatakan akan terus memantau kondisi dalam negeri selama kunjungan resminya ke Amerika Serikat selama lima hari ke depan.
“Saya akan pantau kondisi sosial politik hukum dan keamanan dari menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari,” kata Jokowi dalam jumpa pers sebelum keberangkatan ke AS di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta.
Presiden menyebutkan pantauan itu termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap.
“Saya minta Wapres dibantu Mekopohulkam dan menteri-menteri terkait mengambil langkah-langkah di bidang itu,” katanya.
Sementara itu, mengenai pelaksanaan pilkada serentak, Wapres Kalla mengatakan bahwa semua pihak menginginkan kondisi yang stabil dan aman.
“Oleh karena itu, kemarin juga baru diresmikan Satgas Netralitas Aparatur Negara,” katanya.
Ia menyebutkan berbeda dengan kondisi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI beberapa waktu lalu yang memunculkan koalisi maka kondisi saat ini tidak ada koalisi semacam itu.
“Di pilkada sudah cair, tidak ada koalisi-koalisi. Kita mesti bersyukur,” kata Wapres Jusuf Kalla. (Setiawan)
