Foto : saat berkirim surat di Pemkot Surabaya

Kanalnewas.coSURABAYA, Setelah terbakarnya Tunjungan Plaza (TP) 5 beberapa waktu lalu kini terjadi ambruknya Plafon department store Delta Plaza, Surabaya dan Water Prak Kenjerah Patah

Penerapan Peraturan Walikota Surabaya No 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat laik funggsi bangunan gedung di pertanyakan oleh Rumah Aspirasi-19.

Diketahui sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Khrisna di sebuah media mengatakan banyak Gedung yang belum mengurus, dari 109 ada 51 yang belum terlaksana dan masih dalam pelaksaan pengurusan SLF.

Pertiwi Ayu Khrisna selaku ketua Komisi A menegaskan, iya tidak akan segan merekomendasikan penyegelan bagi bangunan tinggi yang belum punya SLF.

“Akan kelihatan SLF nya tidak keluar. Karena ada tahapan harus diselesaikan, rekomendasi dari dinas.” ungkapnya.

Ahmad Mudabir Sekretaris Rumah Aspirasi-19 mempertanyakan apakah 51 gedung di Surabaya sudah mempunyai Sertifikat laik fungsi bangunan.

“Terus bagaimana fungsi pengawasan pemerintah kota Surabaya?,” kata pria yang akrab disapa Jabir.

Jabir menyarankan terhadap legislatif alangkah baiknya mereka memanggil dinas yang bersangkutan terkait izin gedung agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu demi keselamatan, kenyamanan dan  rasa aman bagi penghuni gedung maupun pekerja dan pengunjung.

Peraturan Walikota Surabaya No. 14 tahun 2018 Pasal 3 Ayat (5) berbunyi Setiap pemanfaatan bangunan hanya dapat dilakukan setelah pemilik bangunan memperoleh SLF dari Kepala Daerah.

Menurut Jabir, atunjungan Plaza (TP) 5 Ambruknya Plafon  Delta Plaza, Surabaya dan Water Prak Kenjerah Patah diduga melanggar Peraturan Walikota Subaya No 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat laik funggsi bangunan gedung Pasal 3 Ayat (1) Setiap bangunan non rumah tinggal, rumah susun atau apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki SLF,” ungkap Jabir.

“Selain itu Sertifikat laik fungsi bangunan gedung hanya berlaku 5 Tahun dan harus di lakukan perpanjangan kembali”

“Kami dari Rumah Aspirasi-19 akan segera berkirim surat kepada Walikota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya agar segera di lakukan penertipan terhadap Banguna yang tidak punya Sertifikat laik fungsi bangunan gedung,” katanya.

Lebih lanjut, dirinya juga akan meminta  Kepolisian untuk turun tangan. “Kepolisian turun untuk mengusut mengenai dugaan adanya permasalahan perizinan atau tidak beresnya SLF,”

“Peraturan Walikota Surabaya No 14 Tahun 2018 tetang Sertifikat laik fungsi bangunan gedung harus di tegakkan, jangan sampai hanya menjadi koleksi Pemerintah saja,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut jabir, aparat penegak hukum harus usut, bongkar, dan ungkap siapa dalang perizinan di Kota Surabaya ini.

“Ini merupakan tantangan bagi APH, apakah berani atau tidak? Untuk kepolisian, saatnya membuktikan sebagaimana tulisan yang sering dipasang di mobil dinasnya justice for all,” pungkasnya. (Dbr )