Proses mediasi yang dipimpin Bupati OKI sebagai mediator. Foto: ist.

Kanalnews.co, KAYUAGUNG– Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) H Iskandar SE langsung pimpin rapat dan mediator persoalan sengketa lahan antara PT Treekreasi Margamulia (TMM) dengan perwakilan masyarakat Desa Suka Mukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten OKI di Ruang Rapat Bende Seguguk 1, Kantor Bupati OKI, Senin (6/12/2021).

Turut mendampingi orang nomor satu di Bumi Bende Seguguk tersebut pimpinan Forkompinda di OKI. Sebut saja Kapolres OKI, Dandim OKI, Kajari OKI, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten OKI.

Usai memimpin rapat ditemui sejumlah awak media, Iskandar mengatakan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Selatan pada 29 November 2021 telah membatalkan semua 36 Sertifikat Hak Milik (SHM) milik 100 masyarakat yang telah diterbitkan.

“Untuk masing-masing, maupun masyarakat dan perusahaan yang sudah mendengar jika SHM telah dibatalkan melalui keputusan tata usaha negara yang telah diterbitkan,” kata dia.

Namun, Iskandar menyebutkan jika masyarakat ataupun perusahaan belum puas dari hasil yang dilakukan pemerintah silahkan menempuh jalur hukum untuk mencari kebenaran.

“Mungkin ada tidak puas karena belum final silahkan mencari kebenaran sesuai wewenang instansi yakni pengadilan, ” ujarnya

Dengan telah adanya titik terang pihaknya meminta masyarakat serta perusahaan agar dapat menjaga kondusifitas di Bumi Bende Seguguk agar roda pemerintahan dan ekonomi tetap berjalan semestinya. “Saya minta masyarakat untuk pulang ke rumah dan perusahaan kembali berjalan dengan merangkul masyarakat di sana, “jelas dia.

Sementara itu Kapolres OKI, AKBP Dili Yanto menyarankan agar masing-masing pihak dapat membuktikan segala data yang ada diproses hukum karena semua memiliki dasar hukum. “Silahkan kedua bela pihak dapat membuktikan di mata hukum jangan berargumen saja, “ujar dia.

Tidak hanya itu, pihaknya meminta masyarakat dapat menjaga situasi terutama di ruang lingkup perusahaan agar tidak ada lagi aktivitas yang dilakukan masyarakat di sana.

“Situasi harus tetap kondusif masyarakat dapat menjaga situasi semuanya agar dapat menjaga demi kenyamanan bersama, ” kata dia.

“Saya mengharapkan bagi masyarakat saat ini ada aturan hukum yang harus dilakukan. Jangan hanya menyampaikan suatu deskripsi. Kalau ada bukti jangan hanya katanya katanya dan katanya. Tentu ada konsekuensi hukum akibat timbulnya pembatalan itu. Saya imbau semua ikuti aturan. Perusahaan juga punya investasi terkait buah dan lain-lain. Tidak menyelesaikan dengan cara cara tindak pidana. Masyarakat juga jangan mau ikut ikutan. Proses hukum sudah jalan di Polda Sumsel. Kita jaga, kalau bisa warga segera pulang sama anak isteri di rumah,” tukas dia.

Di sisi lain Anak Agung Pengacara Budiono dan kawan-kawan masyarakat Suka Mukti mempertanyakan perihal pembatan SHM tersebt.

“Tadi saya menyimak pembatalan sertifikat. Apa dasar pembatalan. HGU baru keluar 1997, sementara surat keterangan hak diberikan bapak Camat 1983 sekarang yang menjadi Dusun Tanjung Ranching mereka sudah mendirikan. Saya mohon kepada bapak BPN apabila batalkan sertifikat kenapa tidak batal juga HGU,” tegas dia.

Sementara itu Barita Uli Lumbantobing, S.H., M.H., Advokat PT TMM dikomfirmasi terpisah mengatakan BPN sudah resmi membatalkan 36 SHM.

“Dengan pembatalan ini maka mereka sudah tidak punya hak lagi mengklaim di atas itu. Jadi jelas tadi sesuai dengan arahan pak Bupati mereka untuk segera meninggalkan lokasi tersebut. Tadi juga bapak Kapolres berharap agar penegakan hukum ini tetap dijalankan sehingga terjadinya kondusif di lapangan,” kata dia.

Lebih lanjut Barita menerangkan mereka sudah sekitar 37 hari menduduki lahan PT TMM di Desa Suka Mukti tersebut. “Tentu kita mengalami kerugian materi cukup besar karena, kebun kita tidak bisa beroperasi dengan maksimal,” pungkasnya.