Kanalnews.co, JAKARTA– Rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada barang kebutuhan pokok (sembako) mengundang kontroversi. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta agar rencana tersebut ditinjau ulang.

Pengenaan pajak pada kebutuhan Sembako melalui revisi undang-undang yang tertuang dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Sejumlah pihak di DPR pun mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang rencana tersebut karena akan menambah beban masyarakat, terutama di kondisi pandemi saat ini.

“Saya kira perlu ditinjau ulang. Apalagi kebijakan tersebut digulirkan di masa pandemi dan situasi perekonomian saat ini yang sedang sulit,” kata Muhaimin.

Pria yang akrab disapa Gus AMI ini khawatir, pengenaan PPN bagi sembako akan menciptakan efek domino yang membuat turunnya daya beli masyarakat, terutama dari kalangan pekerja, dan dampaknya perekonomian akan sulit untuk bangkit.

Dia pun menilai kebijakan tersebut akan kontraproduktif dengan semangat pemerintah untuk menekan ketimpangan melalui reformasi perpajakan.

Dia membandingkan rencana pengenaan PPN itu dengan kebijakan pemerintah yang membebaskan PPN bagi barang impor kendaraan dan properti dengan alasan menggairahkan perekonomian.

“Itu kan jadi saling bertentangan. Kalau kita ingin perkembangan ekonomi nasional secara agregat, seharusnya jangan tambah beban masyarakat kecil dengan PPN,” ujarnya.