Kanalnews.co, JAKARTA– Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi lonjakan tertinggi pergerakan masyarakat pada masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 terjadi pada hari ini, Rabu (24/12/2025). Prediksi tersebut didasarkan pada hasil pemantauan dan survei pergerakan nasional yang dilakukan Kemenhub.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Ernita Titis Dewi, menyebut puncak arus mudik diperkirakan mencapai lebih dari 17 juta pergerakan dalam satu hari. Sementara itu, arus balik diproyeksikan mencapai titik tertinggi pada awal Januari 2026.
“Kemenhub memprediksi puncak arus mudik Nataru 2025/2026 terjadi pada Rabu, 24 Desember 2025 dengan sekitar 17,18 juta pergerakan. Adapun puncak arus balik diperkirakan berlangsung pada Jumat, 2 Januari 2026 dengan jumlah sekitar 20,81 juta pergerakan,” ujar Ernita kepada wartawan, Rabu (24/12/2025).
Secara keseluruhan, Kemenhub memperkirakan total pergerakan masyarakat selama periode Nataru mencapai 119,5 juta perjalanan. Dari jumlah tersebut, kendaraan pribadi menjadi moda transportasi yang paling dominan, terutama mobil dan sepeda motor.
“Berdasarkan survei, pergerakan Nataru diperkirakan sekitar 119,5 juta. Moda mobil pribadi mendominasi sebesar 42,78 persen atau sekitar 51,12 juta pergerakan, disusul sepeda motor 18,41 persen atau sekitar 22 juta pergerakan,” jelas Ernita.
Tingginya penggunaan kendaraan pribadi, khususnya dari wilayah Jabodetabek, menjadi perhatian utama pemerintah. Kemenhub pun memprediksi kepadatan signifikan akan terjadi di sejumlah ruas tol utama dan jalur arteri keluar Jakarta.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Kemenhub telah mengaktifkan Posko Pusat Angkutan Nataru yang beroperasi nonstop selama 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Posko ini berfungsi sebagai pusat koordinasi lintas instansi dalam merespons dinamika lalu lintas dan transportasi.
“Posko beroperasi 24 jam dan melibatkan berbagai instansi, mulai dari internal Kemenhub, Korlantas Polri, Basarnas, BMKG, KNKT, hingga operator transportasi dan BUMN terkait. Tujuannya agar penanganan di lapangan bisa dilakukan secara cepat dan terpadu,” kata Ernita.
Selain itu, Kemenhub bersama Korlantas Polri dan pengelola jalan tol telah menyiapkan berbagai skema rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional, seperti penerapan contraflow, one way, buffer zone, hingga delaying system.
“Rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara dinamis sesuai kondisi lapangan. Diskresi kepolisian juga dapat dilakukan untuk mengurai kepadatan, khususnya di jalur-jalur utama keluar Jakarta,” pungkasnya. (ads)
