Kanalnews.co, JAKARTA- Tekanan terhadap Gubernur Kalimatan Timur Rudy Mas’ud makin terasa. Di tengah gelombang demonstrasi dan tumpukan aduan publik, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kini memberi sinyal tegas jika pengelolaan anggaran di Kalimantan Timur tak boleh lagi sembarangan.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyebut Kaltim sedang berada dalam pengawasan khusus. Banyaknya laporan masyarakat dan sorotan publik membuat pemerintah pusat bergerak lebih agresif mengawal kebijakan di daerah tersebut.
“Kaltim ini kami dampingi secara khusus. Aduan cukup banyak, dan opini publik juga kami cermati,” ujar Bima.
Namun inti peringatan ada pada soal anggaran. Kemendagri secara eksplisit meminta Rudy untuk mengencangkan kontrol terhadap APBD dan memastikan setiap belanja benar-benar berdampak bagi masyarakat. Kaltim bahkan disebut sebagai salah satu daerah dengan catatan terbanyak dalam evaluasi anggaran.
Nada pemerintah pusat jelas yaitu efisiensi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban. Bima menegaskan, pemimpin daerah harus menempatkan kepentingan rakyat di atas kenyamanan pribadi.
“Pemimpin itu terakhir menikmati. Kalau program tidak prioritas, hentikan. Kalau tidak dirasakan warga, tidak perlu diteruskan,” tegasnya.
Untuk memastikan peringatan ini tak diabaikan, Kemendagri menurunkan tim Inspektorat Jenderal (Itjen) guna mengawasi langsung, sekaligus mengintensifkan komunikasi lewat Ditjen Otonomi Daerah. (pht)
