Foto dok Universitas Prasetiya Mulia

 

Kanalnews.co, JAKARTA – Pemerintah mulai bersiap mengambil langkah drastis di dunia pendidikan tinggi. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) memberi sinyal keras yaitu program studi (prodi) yang tak lagi relevan dengan kebutuhan industri bisa segera disapu bersih.

Sekjen Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukonco, mengungkapkan evaluasi besar-besaran tengah disiapkan. Tujuannya jelas, menghentikan banjir lulusan dari jurusan yang minim serapan kerja.

“Tidak menutup kemungkinan ada prodi yang kami pilah, bahkan ditutup dalam waktu dekat,” tegas Badri.

Ia menekankan, langkah ini bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari strategi cepat untuk menyelaraskan kampus dengan kebutuhan nyata dunia kerja.

Langkah ini juga membutuhkan dukungan luas, termasuk dari Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan. Pemerintah berharap para rektor hingga pengelola kampus punya keberanian untuk merelakan prodi yang sudah tidak relevan.

Masalah utamanya, ketimpangan ekstrem antara jumlah lulusan dan kebutuhan industri. Salah satu yang paling disorot adalah jurusan kependidikan.

Setiap tahun, prodi keguruan meluluskan sekitar 490 ribu orang, sementara kebutuhan tenaga pengajar hanya sekitar 20 ribu. Artinya, ratusan ribu lulusan berpotensi menganggur atau bekerja di luar bidangnya.

Tak hanya itu, Badri juga mengingatkan ancaman serupa di sektor lain. Jika tidak dikendalikan, Indonesia diprediksi akan mengalami kelebihan dokter pada 2028, terutama jika mengacu pada standar minimal dari World Bank. Ironisnya, di saat yang sama, distribusi tenaga medis masih timpang di berbagai daerah.

Fenomena ini dinilai sebagai dampak dari pendekatan market driven kampus berlomba membuka prodi yang sedang populer tanpa memperhitungkan kebutuhan jangka panjang. Badri mengingatkan, jika pendidikan tinggi tidak segera diselaraskan dengan arah pertumbuhan ekonomi, maka bonus demografi yang selama ini dibanggakan justru bisa berubah menjadi beban.

“Kalau tidak match dengan kebutuhan masa depan, ini bisa jadi masalah besar,” ujarnya. (ads)