KANALNEWS.co, Jakarta – Sebagai anggota sah, PSSI mendapat perlindungan penuh dari FIFA dan AFC menghadapi gangguan sistematis dari berbagai pihak yang dilarang oleh pasal 13 dan 17 Statuta FIFA.
Sebagai anggota FIFA satu-satunya di Indonesia sesuai ketentuan pasal 10 Statuta FIFA, PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum periode 2011-2015, Prof. Dr. Ir. Djohar Arifin Husin, akan tetap mendapat perlindungan FIFA dan dukungan 2009 negara anggotanya.
”Kami juga mengadakan kontak ke berbagai relasi di markas AFC di Kuala Lumpur dan markas FIFA di Zurich, Swiss dan mereka mengatakan bahwa posisi PSSI di pihak yang benar. Mereka juga sudah tahu pihak mana yang terus mengganggu PSSI. Bahkan mereka juga tahu ada unsur politik dan kekuasaan yang ikut bermain tanpa etika. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan ketentuan FIFA,” tandas tokoh sepakbola yang juga Ketua Pengprov PSSI Maluku Utara, Adam Marsaoli, Minggu (3/2/2013).
Menurut Adam Marsaoli, sebagai pejabat pemerintah, tidak sepatutnya Menpora mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kurang proporsional. ”Menpora mestinya membantu mendinginkan situasi. Karena apapun langkah yang dilakukan Menpora sebagai pejabat politik dan kekuasaan, bisa diartikan melanggar ketentuan pasal 13 dan 17 Statuta FIFA.
Sebagai anggota FIFA, susah jelas FIFA akan melindungi anggotanya dari intervensi dalam bentuk apapun,” tegas Adam Marsaoli.Jika Menpora Roy Suryo dengan sengaja melakukan intervensi agar Indonesia mendapat sanksi FIFA, artinya Menpora sudah membangun konstruksi konflik komunal horisontal. ”Karena ketika sanksi FIFA jatuh karena intervensi pemerintah, maka artinya Menpora dengan sengaja merancang konflik komunal horisontal yang akan merusak tatanan sosial kemasyarakatan dan keutuhan bangsa. Tetapi saya masih percaya, Menpora Roy Suryo tetap berpikir positif untuk mengedepankan kepentingan keutuhan bangsa,” lanjut Adan Marsaoli.
Sementara itu, Sekertaris Umum Pengprov PSSI Sulawesi Tenggara, Elvis Basri Uno, menyebut upaya tidak henti untuk mengganggu kinerja PSSI sangat disayangkan, karena hal tersebut dilakukan pihak-pihak tertentu yang masih enggan melepaskan tahtanya di kepengurusan organisasi induk sepakbola nasional.
Maklum saja, karena sudah cukup lama menikmati permainan ‘cantik’ dalam mengelola kompetisi sepakbola di tanah air, baik di level amatir maupun profesional, sehingga berbagai cara dilakukan demi untuk memenuhi ambisi melenggangkan kekuasaan.
“Salah satu yang paling tidak masuk akal adalah gangguan terhadap persiapan timnas, dengan melarang pemain memenuhi panggilan mengikuti pemusatan latihan nasional. Padahal, membela timnas itu adalah kewajiban setiap anak bangsa,” kata Elvis dihubungi,” Minggu (3/2) pagi.
Lebih lanjut, mantan wasit sepakbola nasional yang juga ikut dalam kongres Solo sebagai voters, ia bersama sejumlah besar rekannya sesama voters Solo sudah berkomitmen untuk terus mendukung kepengurusan yang memenuhi asa legalitas.
Hal tersebut dapat dilihat dengan antusias mengikuti Kongres Biasa dan Kongres Luar Biasa (KLB) yang keduanya digelar di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. “Bahkan saat KLB berlangsung, aparat keamanan tidak memberikan izin sehingga terpaksa kami menggelar acara di lobi hotel dengan kondisi apa adanya. Tapi sama sekali tidak menyurutkan semangat teman-teman. Semakin bersemangat, karena utusan AFC dan FIFA hadir menyaksikan langsung pelaksanaan KLB tersebut,” jelas Elvis.
Di lain pihak, masih kata Elvis, KPSI pada saat bersamaan juga menggelar kongres di Jakarta. Akan tetapi kongres yang digelar dipastikan ilegal karena tidak mendapat restu dari otoritas tertinggi sepakbola dunia. “Menpora (Roy Suryo) mestinya meilhat realita yang terjadi. Pasalnya, gangguan yang dilakukan KPSI tidak hanya berimbas pada persiapan skuad timnas untuk tampil di ajang internasional, akan tapi juga memecah belah anak bangsa, karena hadirnya kepengurusan dan kompetisi di luar PSSI, yang tentunya dipastikan berujung pada sulitnya meraih prestasi maksimal di ajang internasional,” ujar Elvis.
Elvi juga menambahkan, mestinya Menpora Roy Suryo mendapat masukan berarti tentang kondisi sepakbola nasional, setelah ikut dalam acara Mata Najwa yang disiarkan secara live di salah satu stasiun televisi swasta nasional beberapa hari lalu.
Hal tersebut, imbuh pria yang mengaku cukup mengetehui kondisi sepakbola Indonesia ketika PSSI masih di bawah kendali Nurdin Halid, karena masih aktif menjadi wasit, tujuan digelarnya kompetisi ISL tidak jelas, karena tidak mendapat pengakuan AFC dan FIFA. Dengan demikian, tidak ada yang bisa diharapkan dari kompetisi seperti ini.
Senada dengan itu, Ketua Pengprov PSSI Sulawesi Selatan, Abadi Sirajuddin, menegaskan pemahaman tentang voters (pemilik hak suara dalam kongres PSSI) menjadi bagian yang sengaja dikacaukan saat ini.
Sebab Voters Solo yang dimaksud itu adalah lembaga bukan perorangan. Sehingga bagi mereka yang tidak lagi menduduki jabatan sesuai yang menjadi ketentuan untuk menjadi voters, jelas tidak memiliki kesempatan lagi untuk ikut kongres PSSI.
Ia pun mencontohkan dirinya yang saat kongres berlangsung di Solo tidak ikut sebagai peserta, karena belum menduduki jabatan sebagai Ketua Pengprov. “Karena sekarang sudah menggantikan ketua pengprov yang lama, maka semua kegiatan di PSSI termasuk kongres, saya yang akan tampil selaku wakil PSSI Sulsel,” kata Abadi.
Jika saja tetap mengikutkan ketua PSSI Sulsel yang lama, imbuhnya, itu artinya organisasi tidak berjalan. Padahal, sejak usai bergulirnya Kongres di Solo, PSSI sudah menjalankan program, termasuk menggulirkan kompetisi dari level divisi III sampai IPL.
“Sesuai statuta, voters itu adalah anggota aktif. Khusus untuk klub amatir, yang bisa menjadi voters adalah berdasarkan peringkat pada kompetisi berjalan. Saya harap aturan ini tidak dikacaukan,” tandas Abadi.*
