Kanalnews.co, JAKARTA– Wacana pengenaan pajak pendidikan mengundang kontroversi. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar menilai hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Belum juga selesai rumor tentang pajak terhadap sembako, kini muncul isu mengenai pengenaan pajak pendidikan melalui Revisi Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Kabar tersebut sontak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

“Ini jelas tidak sesuai dengan UUD 1945 alenia keempat, yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ujarnya.

Menurut pria yang akrab disapa Gus AMI tersebut rencana tersebut sangat memberatkan masyarakat. Oleh karena itu dia berharap pemerintah bisa mengkaji ulang.

“Tentu ini kami harus tolak, termasuk pajak sembako karena akan memberatkan masyarakat,” katanya.

Gus AMI menilai wacana pajak pendidikan tersebut adalah gagasan yang tidak sesuai dengan amanat reformasi yang menyebutkan bahwa porsi anggaran pendidikan harus sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal itu disebutkan dalam amandemen keempat UUD 1945 Pasal 31 Ayat 3. Ini tentunya dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan meringankan beban masyarakat.

“Kok ini malah mau dikenai pajak, ya jelas tidak sesuai,” kata Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Gus AMI menilai, kebijakan pajak pendidikan dan sembako juga bertolak belakang dengan rencana pemerintah dalam memperpanjang kebijakan insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang 100 persen ditanggung pemerintah (DTP).

“Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan mengkaji kembali dampak penerapan insentif PPnBM pada perekonomian dan melakukan perbandingan dengan cara pengenaan tarif PPN pada sembako, pajak pendidikan agar bisa mengambil keputusan yang berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia, khususnya rakyat kecil,” tegasnya.