Kanalnews.co, JAKARTA – Ketua Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) Ahmad Haron Hariri memberikan perhatian terhadap pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Ia menilai pemerintah kurang terbuka kepada publik.

“Pemerintah harus terbuka dalam pelaksanaan proyek pemindahan ibu kota ini,” ujar, Kamis (20/1/2022).

Ahmad mengatakan, pemerintah harus terbuka dalam proyek pemindahan IKN. Pasalnya, dari perencanaan dan penyusunan regulasi tampak kecenderungan untuk tidak banyak membuka keterlibatan publik dalam kebijakan ini.

“Masyarakat dan KPK wajib memberi perhatian khusus pada pembangunan IKN Nusantara ini,” ujarnya.

Dia mengatakan, KPK harus memelototi setiap anggaran dalam proyek pembangunan IKN. Caranya terlibat dan membangun sistem pencegahan yang ketat agar jangan sampai terjadi penyelewengan.

“Dalam banyak kasus, selalu terjadi modus suap di setiap program pembangunan,” kata Ahmad. (RR)