Foto Ist

 

Kanalnews.co, JAKARTA– Usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan PTM selama satu bulan ditolak oleh Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan. PTM terbatas sepakat tetap digelar dengan kapasitas 50 persen.

Seperti diketahui, Anies Baswedan meminta izin kepada Luhut untuk menghentikan PTM sebulan. Alasannya karena lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi belakangan ini.

Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, menilai pendidikan harus diperlakukan setara dengan sektor-sektor lainnya. Sebab pendidikan merupakan sektor penting menyangkut generasi masa depan.

“Jika sektor lainnya bisa dibuka pemerintah daerah secara maksimal, maka kami harapkan PTM terbatas dapat juga diperlakukan sama, karena pendidikan memiliki tingkat urgensi yang sama pentingnya,” kata Jodi saat dikonfirmasi, Kamis (3/2/2022).

Menurut Jodi PTM terbatas sudah diatur dalam surat keputusan bersama (SKB) empat kementerian, termasuk menghadapi kondisi darurat. Oleh karena itu, ia meminta kepada pemerintah daerah dan sekolah untuk bekerja sama mengawasi penerapan PTM dan siswa-siswi.

“Kami berharap pemerintah daerah dapat bersama-sama menjaga anak-anak kita agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar sekolah yang berisiko tinggi penularan COVID-19,” katanya.

“Justru, berbeda dengan sektor lainnya, aturan PTM Terbatas sudah diatur dengan sangat rinci dalam SKB empat menteri untuk mengedepankan kesehatan dan keselamatan warga sekolah,” terang Jodi.

Namun begitu, Jodi menegaskan bahwa para orang tua murid diberikan hak untuk menentukan anaknya apakah bersedia PTM atau PJJ. Untuk itu, ia berharap semua pihak bekerja sama selama PTM berlangsung.

“Konsistensi dan pendekatan nondiskriminatif perlu menjadi dasar kita bersama. Kami mendukung semua inisiatif pemerintah daerah dalam menurunkan kasus,” jelas Jodi.

“Sudah disampaikan bahwa penyesuaian lainnya yang disepakati melalui SKB adalah orang tua boleh menentukan anaknya mengikuti PTM terbatas atau mengikuti pembelajaran jarak jauh,” dia menambahkan. (ads)