Foto tangkapan layar

 

 

Kanalnews.co, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan dengan organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh lintas agama, pimpinan konfederasi serikat buruh, hingga pimpinan partai politik di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9). Prabowo disebut terbuka untuk membahas RUU Perampasan Aset.

Hal itu disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, dari kelompok buruh. Ia menyampaikan kepada Prabowo jika RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan harus segera disahkan karena itu yang menjadi tuntutan masyarakat, termasuk kelompok buruh.

“Beliau (Presiden, red.) berjanji yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas, dan juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh, Beliau minta kepada Ketua DPR (Puan Maharani) untuk langsung dibahas segera oleh partai-partai, dan setuju untuk segera dibahas,” kata Andi Gani kepada wartawan.

Dalam pertemuan tersebut, masing-masing perwakilan dari organisasi kemasyarakatan dan tokoh-tokoh yang diundang menyampaikan langsung pandangan serta kritik, dan masukan-masukan kepada Presiden Prabowo.

Mereka juga mengkritik sikap pejabat yang arogan, gaya hidup hedon dan suka pamer (flexing), kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberatkan, dan rancangan undang-undang yang mendesak untuk segera disahkan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal juga meminta pemerintah memberikan ruang bagi massa yang ingin menyampaikan aspirasi. Namun, ia mendukung aksi demo tanpa tindakan anarkis.

“Itu hanya satu-satunya cara bagi kelompok bawah, kelompok buruh, kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok mahasiswa, dan orang-orang kecil untuk menyampaikan aspirasi ketika lembaga formal ‘lambat’ atau tidak mau mendengar apa yang menjadi aspirasi kelompok bawah,” kata Said Iqbal.

Belakangan ini aksi demonstrasi marak terjadi di sejumlah titik wilayah di Indonesia. Salah satu tuntutannya adalah meminta pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. (pht)