Kanalnews.co, JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul akan mendatangi kantor KPK untuk membahas anggaran sepatu program Sekolah Rakyat yang pengadaan sedang disorot publik.
Kunjungan ke Gedung Merah Putih itu dilakukan bersama jajaran petinggi Kementerian Sosial. Gus Ipul menyebut, pihaknya ingin meminta panduan sekaligus menunjukkan proses pengadaan di Kemensos harus berjalan terang-benderang dan tidak menyisakan celah persoalan hukum.
Langkah ini muncul setelah anggaran pengadaan sepatu senilai Rp27 miliar menjadi bahan perdebatan. Sorotan publik mengeras ketika muncul angka Rp700 ribu untuk sepasang sepatu. Nilai itu cepat memantik tanda tanya, bahkan memunculkan dugaan pemborosan anggaran.
“Nah, dalam rangka itu hari ini tadi kami membuat tim khusus untuk mendalami isu-isu pengadaan yang kita tahu ya, di berbagai pemberitaan dan medsos. Saya menunjuk Pak Wamen dan Pak Irjen untuk melakukan penelusuran, pendalaman, dan melaporkannya dalam minggu depan,” ujarnya.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menjelaskan angka Rp700 ribu bukan harga pembelian yang sudah diputuskan, melainkan batas atas anggaran yang disiapkan pemerintah.
Agus menegaskan, item yang dimaksud bukan sepatu harian biasa, melainkan sepatu Pakaian Dinas Lapangan (PDL). Jenis ini, kata dia, memiliki material, daya tahan, dan komponen berbeda sehingga tak bisa disamakan dengan sepatu umum yang beredar di pasaran.
“Tetapi kemudian di dalam pagu ya, rencana anggaran Kemensos untuk pengadaan sepatu ada yang nilainya 700. Sepatu apakah itu? Yaitu sepatu PDL. Yang tentunya spesifikasinya berbeda dengan sepatu harian. Karena di situ ada banyak komponen ya, ada banyak komponen yang tentunya berbeda dengan sepatu harian,” ujar Agus.
Di saat polemik terus bergulir, Gus Ipul juga langsung membentuk tim khusus untuk membedah seluruh proses pengadaan secara internal. Wakil Menteri Sosial dan Inspektur Jenderal ditugaskan menelusuri setiap tahapan, mulai dari penyusunan anggaran hingga spesifikasi barang, dengan laporan awal ditargetkan keluar pekan depan.
Pemerintah menegaskan, angka yang kini ramai diperdebatkan itu belum menyentuh tahap realisasi. Harga final baru akan ditentukan ketika proses lelang berlangsung. Saat itu, pejabat pembuat komitmen akan menyeleksi penawaran paling efisien tanpa mengorbankan standar kualitas yang sudah ditetapkan. (ads)
