KANALNEWS.co, Jakarta – Jika tidak ingin mempermalukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di dunia internasional, proses perijinan berinvestasi di Tanah Air harus segera direformasi.
Ketua Kebijakan Publik Apindo, Danang Giridrawardhana menegaskan hal itu pada Diskusi Akhir Tahun bertajuk ‘Refleksi Bidang Ekonomi 2016’ yang digelar atas kerjasama Kaukus Muda Indonesia (KMI) dengan Bank BRI, Kamis (15/12) siang, di Gedung Dewan Pers, Jakarta.
“Presiden Jokowi sudah berusaha keras mengundang investor setiap kali melakukan kunjungan ke luar negeri. Tapi jika proses perijinan berinvestasi di Tanah Air masih lama seperti sekarang, itu hanya akan memalukan Pak Presiden. Kasian Pak Presiden sudah capek-capek menarik investor,” kata Danang.
Menurut Dangan sejak 2014, sangat banyak investor yang ingin menanamkan modalnya di Tanah Air. Namun hingga saat ini belum bisa diimbangi oleh pelayanannya. Karenanya harus segera direformasi proses perijinan berinvestasi di Tanah Air.
“Kalau proses perijinannya masih sama seperti sekarang, maka Indonesia akan tetap menjadi negara pemimpi. Ingin menarik sebanyak mungkin investor, tapi belum bisa memberi pelayanan yang baik,” katanya lebih lanjut.
Danang melihat, proses perijinan berinvestasi di Tanah Air masih sangat lama dan banyak biaya yang harus dikeluarkan. Berbeda dengan di Singapura dan Malaysia yang proses pelayanannya sangat cepat.
Pada kesempatan yang sama Sri Endang Novitasari dari BKPM mengatakan, untuk menyukseskan program pemerintah dalam hal berinvestasi, pemerintah pusat telah melaklukan reformasi. Hanya sayangnya, reformasi belum dilakukan di daerah-daerah, sehingga masih terjadi ketimpangan kerja.
“Pemerintah telah banyak memberikan kemudahan dalam berinvestasi, terutama untuk UKM,” ujar Endang.
Sementara Pengamat ekonomi Indef, Bhima Yudhistira mempertanyakan banyaknya kebijakan paket ekonomi yang dibentuk pemerintahan Jokowi. Saat ini sudah ada 14 paket kebijakan ekonomi.
“Investor yang dulunya senang dengan Paket Kebijakan Ekonomi I, September 2015, kini justru bertanya-tanya dengan langkah penerbitan paket kebijakan ekonomi lainnya,” tukas Bhima.
“Saya menduga, saat ini Pemerintah sedang bingung dengan begitu banyaknya paket kebijakan ekonomi yang telah digulirkannya,” ucapnya. (Herwan)
