Kanalnews.co, JAKARTA – Alarm kepunahan kini berdentang di Sungai Mahakam. Pesut Mahakam, mamalia air tawar kebanggaan Kalimantan Timur, tinggal menghitung napas. Berdasarkan pemantauan terbaru hingga awal Februari 2026, populasi satwa endemik ini diperkirakan hanya 66 individu yang masih bertahan di habitat alaminya.
Jumlah yang kian menipis itu mendorong pemerintah mengibarkan status siaga. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menilai kondisi Pesut Mahakam sudah melampaui ambang aman dan menuntut langkah penyelamatan luar biasa agar spesies ini tidak lenyap dari perairan Nusantara.
Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Rasio Ridho Sani, menyebut penurunan populasi pesut bukan lagi sekadar ancaman jangka panjang, melainkan krisis yang terjadi di depan mata.
“Populasi pesut sekarang hanya sekitar 66 ekor. Ini angka yang sangat mengkhawatirkan dan tidak bisa kita biarkan berlarut-larut,” ujar Rasio di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Minggu (8/2).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah KLH bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan inspeksi langsung ke wilayah jelajah pesut di Sungai Mahakam. Kunjungan lapangan itu melibatkan pemerintah daerah hingga lembaga konservasi, termasuk Yayasan Konservasi Rare Aquatic Species of Indonesia (RASI).
Sebagai respons awal, KLH menetapkan dua desa di Kutai Kartanegara sebagai Desa Konservasi Pesut Mahakam. Skema ini dirancang untuk menjadikan masyarakat setempat sebagai garda terdepan perlindungan, mengingat pesut hidup berdampingan langsung dengan aktivitas manusia.
Rasio menegaskan, menyusutnya populasi pesut bukanlah proses alamiah. Tekanan besar datang dari rusaknya ekosistem Sungai Mahakam akibat eksploitasi yang tak terkendali. Alih fungsi lahan di wilayah hulu, pencemaran dari pertambangan batu bara, serta padatnya jalur transportasi air disebut mempersempit ruang hidup pesut dari tahun ke tahun.
Keberadaan ponton-ponton batu bara bahkan dinilai mengganggu area vital pesut, mulai dari jalur migrasi hingga lokasi mencari makan.
“Ancaman terhadap pesut datang dari berbagai arah. Karena itu, penanganannya tidak bisa setengah-setengah,” kata Rasio.
KLH menegaskan penyelamatan Pesut Mahakam harus dilakukan secara terpadu dan lintas sektor. Pemerintah pusat, daerah, hingga otoritas transportasi sungai diminta duduk bersama untuk menata ulang aktivitas ekonomi di Sungai Mahakam agar tidak semakin menekan habitat kritis pesut.
Selain pendekatan kolaboratif, pemerintah juga menyiapkan langkah penegakan hukum bagi pihak-pihak yang terbukti merusak lingkungan hidup di kawasan pesut.
“Ekonomi harus tetap berjalan, tapi tidak dengan mengorbankan satu spesies sampai punah,” pungkas Rasio. (ads)
