Kanalnews.co, JAKARTA – Pemerintah Indonesia merespons penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh pasukan Amerika Serikat dengan menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui jalur damai. Kementerian Luar Negeri RI meminta semua pihak menahan diri dan menjunjung tinggi hukum internasional di tengah memanasnya situasi di Venezuela.
“Indonesia menyerukan agar seluruh pihak mengedepankan dialog, menahan diri, serta mematuhi hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum humaniter internasional,” tulis Kemlu RI melalui akun X resminya, Senin (5/1/2025).
Kemlu juga mengingatkan agar perlindungan terhadap warga sipil menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan. Pemerintah menegaskan keselamatan masyarakat sipil tidak boleh terabaikan di tengah konflik yang berkembang.
Selain itu, Indonesia menyampaikan keprihatinan serius atas eskalasi situasi di Venezuela menyusul serangan AS dan penangkapan Maduro. Menurut Kemlu, langkah tersebut berpotensi mengganggu stabilitas kawasan dan tatanan hubungan internasional.
“Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas setiap tindakan yang melibatkan penggunaan atau ancaman kekuatan, karena dapat menciptakan preseden berbahaya, melemahkan prinsip kedaulatan, serta mengganggu perdamaian dan stabilitas kawasan,” lanjut pernyataan tersebut.
Pemerintah Indonesia juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk menghormati hak rakyat Venezuela dalam menentukan masa depan bangsanya secara berdaulat tanpa intervensi eksternal.
Sebagai informasi, penangkapan Nicolas Maduro dilakukan pada Sabtu (3/1) dini hari waktu setempat, diawali operasi militer AS yang menyasar sejumlah titik strategis di Venezuela. Pemerintah AS menyebut Maduro sebagai pemimpin tidak sah, sebelum akhirnya membawa Maduro bersama istrinya, Cilia Flores, ke Amerika Serikat.
Langkah ini menjadi puncak tekanan panjang pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap Venezuela. Trump sebelumnya menuding Maduro terlibat dan melindungi jaringan kartel narkoba yang disebut bertanggung jawab atas ribuan kematian warga AS akibat narkotika ilegal.
Dalam beberapa bulan terakhir sejak September 2025, Amerika Serikat meningkatkan tekanan militer dengan melancarkan serangkaian serangan ke kapal-kapal yang diklaim terkait peredaran narkoba Venezuela. Namun, operasi itu memicu kritik para pakar hukum yang menyebutnya berisiko melanggar hukum AS serta prinsip hukum internasional. (ads)
