Kanalnews.co, JAKARTA- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasannya menunjuk Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) dan Hadi Tjahjanto menjadi Menteri ATR/BPN. Keduanya dianggap memiliki rekam jejak dan pengalaman yang mumpuni.
Jokowi sebelumnya telah melantik Zulhas sebagai Mendag dan Hadi Tjahjanto menjadi Menteri ATR/BPN. Selain itu juga ketiga wakil menteri yaitu Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR /BPN, John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dan Sekjen PBB Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker).
Jokowi menilai Zulhas adalah sosok yang tepat. Keputusan tersebut sudah dipertimbangkan secara matang.
“Kita melihat semuanya rekam jejak, pengalaman, kemudian… terutama untuk skill manajerial karena sekarang memang bukan hanya makro saja, tepi mikronya harus secara detail dikerjakan,” kata Jokowi.
“Dan saya melihat Pak Zul dengan pengalaman, dengan track record, rekam jejak, yang panjang, saya kira akan sangat bagus untuk Menteri Perdagangan karena sekarang ini urusan pangan yang berkaitan dengan rakyat memerlukan pengalaman lapangan, memerlukan kerja-kerja yang terjun lapangan, melihat langsung persoalan yang berkaitan, utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat,” katanya.
Jokowi juga sudah memberikan arahan kepada Zulhas untuk menangani masalah ekspor. Ia berharap Ketum PAN itu dapat menjalankan tugas dengan baik.
“Kalau urusan ekspor juga menjadi urusan Menteri Perdagangan, tapi yang lebih penting adalah urusan kebutuhan pokok di dalam negeri harus bisa kita jaga,” katanya.
Terkait alasan menunjuk Hadi sebagai menteri ATR, Jokowi juga memiliki alasan khusus. Eks Wali Kota Solo itu menilai Hadi memiliki pengalaman dalam hal teritorial negara, apalagi masalah sengket tanah masih marak terjadi.
“Kemudian untuk Pak Hadi sebagai Menteri ATR dan BPN karena beliau dulu sebagai mantan Panglima menguasai teritori, dan kita juga tahu Pak Hadi kalau ke lapangan bekerjanya sangat detail,” katanya.
“Oleh sebab itu, tadi malam saya sampaikan, urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan, harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan. Kedua, urusan sertifikat yang sebanyak-banyaknya harus bisa diselesaikan dan saya meyakini Pak Hadi memiliki kemampuan untuk itu, termasuk di dalamnya urusan lahan-tanah yang berkaitan dengan IKN,” katanya. (ads)
