KANALNEWS.co, Jakarta – Dikabarkan bahwa Pemerintah Papua satu bahasa dengan pemerintah pusat dalam hal perundingan dengan Freeport. Pengikraran satu bahasa itu akan disampakan Pemerintah Provinsi Papua pada pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Minerla (ESDM), Ignasius Jona hari ini.
Kabar tersebut disampaikan Staf Khusus Menteri ESDM, Hadi Mustofa Djurait bahwa Menteri Jonan mengundang Pemerintah Daerah Papua untuk makan siang di Rumah Dinas Menteri ESDM di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan, Sabtu (9/10).
Menurutnya, pertemuan tersebut berlangsung pada pukul 12.30 hingga 14.00 WIB. Dalam pertemuan nanti siang itu, Gubernur Papua Lukas Enembe, akan didampingi Bupati Puncak Jaya, Willem Wandik dan anggota Komisi VII DPR RI untuk Daerah Pemilihan Papua, Tony Wardoyo, antara lain menyampaikan pernytaan Pemda Papua satu bahasa dengan Pusat dalam hal perundingan dengan Freeport.
Sementara, Menteri Jonan akan didampingi Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, dan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji, serta Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono.
Pertemuan ini adalah menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Menteri Ignasius Jonan kembali memulai kembali perundingan dengan Freeport. Untuk itu, sebelumnya, Jonan memanggil Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoran Inc Richard Adkerson dan Eksekutif Vice President PT Freeport Indonesia, Tony Wenas.
Berkaitan dengan hal tersbut diatas, Gubernur Papua menyatakan bahwa Pemerintah Papua baik di tingkat provinsi maupun kabupaten yang terkait dengan operasi Freeport sangat mendukung langkah dan kebijakan pemerintah pusat dalam perundingan dengan Freeport.
Seperti dilansir media nasional beberapa waktu lalu, Pemerintah dan masyarakat Papua telah sepakat dalam satu bahasa dengan pemerintah pusat untuk menghadapi Freeport. Pemerintah Papua, diberitakan ikut mendorong agar perundingan berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan terbaik bagi masyarakat Papua dan Indonesia.
Mengenai divestasi, Pemerintah Papua juga sepakat dengan pemerintah pusat bahwa ada alokasi saham untuk Papua dengan porsi 10 persen saham Freepot. Dari 10 persen saham itu akan dibagi secara proporsional termasuk bagian untuk masyarakat adat.(mulkani)
