KANALNEWS.co, Mamuju – Panglima Komanda Daerah Militer (Pangdam) VII Wirabuana Mayjend Bachtiar meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mendukung upaya penghentian impor beras dengan memacu produksi berasnya hingga satu juta ton.
“Cukup sudah negara ini melakukan impor beras yang merugikan ekonomi negara, impor harus dihentikan dengan memacu produksi beras dalam negeri,” kata Pangdam pada acara penandatanganan kerjasama peningkatan produksi padi dan swasembada beras antara Dinas Pertanian Kabupaten se Provinsi Sulbar dan TNI dari Kodim se Provinsi Sulbar di Mamuju, Rabu (25/2/2015).
Panglima meminta Sulbar harus mendukung pemerintah pusat dalam upaya menghentikan program impor beras agar tidak lagi terjadi di negara ini.
“Bayangkan jika beras dari negara Thailand diimpor dalam jumlah satu juta ton per tahun dengan harga sekitar Rp4000 per kilogram, maka negara ini akan mengeluarkan biaya mencapai 4 triliun per tahun,” katanya dalam acara yang juga dihadiri Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh ketua DPRD Sulbar, Aras Tammauni dan Direktorat Jendral sarana dan prasarana Kementrian Pertanian Gatot Irianto, Bupati dan Wakil Bupati se Provinsi Sulbar.
Menurut dia, Sulbar mesti menggenjot produktivitas berasnya hingga sembilan ton per hektare untuk mampu mencapai target produksi satu juta ton per tahun.
“Sulbar harus mampu seperti Provinsi Sulawesi Selatan mencapai produktivitas padi sembilan ton per hektare agar dapat mencapai produksi padi satu juta ton per tahun,” katanya.
“Kalau luas lahan padi Sulbar dari 63 ribu hektare dapat ditambah mencapai 107 hektare tahun ini, maka target satu juta ton akan dicapai bila produktivitas juga mencapai sembilan ton per hektare pada tiga tahun mendatang,” katanya. (Setiawan)
