Kanalnews.co, JAKARTA– Desakan keras agar misi perdamaian dihentikan di Lebanon kian menggema. Usulan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghentikan penugasan pasukan United Nations Interim Force in Lebanon langsung mendapat dukungan dari parlemen. Wakil Ketua Komisi I DPR, Anton Sukartono Suratto, menegaskan keselamatan prajurit Indonesia tak boleh lagi dipertaruhkan di tengah konflik yang kian memanas.
Menurut Anton, situasi di Lebanon Selatan kini sudah jauh dari kata aman. Ia menilai misi perdamaian justru berubah menjadi jebakan maut bagi pasukan TNI, terlebih setelah tiga prajurit gugur dalam serangan terbaru.
“Pasukan Indonesia hadir bukan untuk berperang, melainkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung proses perdamaian di kawasan konflik. Pasukan perdamaian seharusnya hadir di area post-conflict, bukan saat terjadinya konflik,” kata Anton kepada wartawan, Senin (6/4/2026).
Ia pun mendorong langkah drastis yaitu evaluasi total hingga opsi penarikan pasukan. Baginya, negara wajib hadir melindungi tentaranya, bukan membiarkan mereka berada di garis bahaya tanpa kepastian.
Anton juga menyinggung prinsip hukum humaniter internasional yang seharusnya melindungi pasukan penjaga perdamaian dari serangan. Namun kenyataannya, pasukan Indonesia kini justru berada di area rawan yang setiap saat bisa berubah menjadi zona maut.
“Kalau situasi terus memburuk, pemindahan lokasi atau bahkan penghentian misi harus segera dilakukan. Jangan sampai kita terlambat bertindak,” ujarnya.
Sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono melontarkan peringatan keras kepada PBB usai gugurnya tiga prajurit TNI. Ia menilai keberadaan pasukan di wilayah “Blue Line” zona pemisah antara Israel dan Lebanon, kini sudah sangat berbahaya.
Menurut SBY, wilayah yang semestinya menjadi area netral justru berubah menjadi titik panas konflik. Kondisi itu membuat pasukan penjaga perdamaian berada di ambang risiko tinggi setiap saat.
“PBB harus segera mengambil langkah tegas, hentikan misi atau pindahkan pasukan dari wilayah yang masih membara,” tegasnya.
Gelombang desakan ini menambah tekanan terhadap PBB untuk segera mengambil keputusan cepat, sebelum lebih banyak nyawa prajurit perdamaian melayang di tengah konflik yang belum menunjukkan tanda mereda. (ads)
