Kanalnews.co, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengkritisi sikap pemerintah terkait pembangunan yang tidak boleh terhenti karena deforestasi. Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, deforestasi tidak akan pernah membawa kesejahteraan bagi rakyat.
Johan menilai, deforestasi selalu membawa dampak negatif yang serius, termasuk perubahan iklim dan pemanasan global sebagai ancaman yang menakutkan bagi umat manusia.
“Harusnya seorang menteri memiliki konsep kebijakan pengelolaan hutan dan mampu memecahkan segala problematika lingkungan dan kehutanan kita,” kata Johan dalam keterangan tertulis dikutip dari laman Parlementaria, Sabtu (6/11).
Ia berpendapat, pada pemerintahan Presiden RI Joko Widodo pengelolaan hutan belum mampu menghadirkan tata Kelola hutan yang baik. Salah satunya, ungkap Johan, pada 2017 lalu, merupakan akumulasi lemahnya tata kelola hutan dan tingginya laju deforestasi yang mencapai 1,4 juta ha per tahun.
Secara tegas, Johan mengingatkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar bahwa Indonesia masuk dalam tiga besar di dunia sebagai negara penghancur hutan tercepat. Ia juga menuturkan, setiap tahunnya ada sekitar 1,8 juta hektar hutan dihancurkan.
“Bayangkan jangka waktu 10 hingga 15 tahun ke depan, akan seperti apa hutan kita dan atas nama pembangunan tidak boleh mengabaikan ancaman perubahan iklim ekstrim yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi semua makhluk hidup di dunia ini,” tegas Johan.
Johan juga mengingatkan agar pemerintah tidak perlu membanggakan pembangunan yang sedang dilakukan saat ini, karena menurutnya deforestasi telah menyebabkan perubahan iklim serta bencana hidrometeorologi. Ia mencontohkan, seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan yakni, mengakibatkan kerugian lebih dari Rp1,3 triliun pada awal 2021 lalu.
“Demikian juga, dengan kebijakan sawit dan bubur kertas yang telah menyebabkan lebih dari 24 juta hektar hutan kita rusak,” ucap Wakil rakyat asal Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.
Sebaliknya, Johan meminta Menteri LHK untuk fokus bekerja mengurai problematika penanggulangan deforestasi dan perubahan iklim.
“Pembangunan dan pelestarian lingkungan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, agar kita bisa mewariskan lingkungan yang lebih baik di masa depan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Johan juga meminta pemerintah agar segera menggalakkan green development dan pembangunan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan deforestasi dan degradasi hutan yang berakibat pada penurunan kualitas dan fungsi hutan, termasuk adanya emisi karbon dari kerusakan hutan yang mengakibatkan pemanasan global, cuaca tidak menentu, penyakit baru, dan ketahanan pangan yang mulai terancam.
“Saya minta arah pembangunan kehutanan kita harus jelas sesuai dengan amanat UUD 1945 yang menegaskan agar setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang lebih baik, dan sekali lagi saya tegaskan bahwa deforestasi tidak akan pernah membawa kesejahteraan rakyat,” imbuh Johan. (RR)
