Kanalnews.co, JAKARTA – Indonesia kini menghadapi ancaman serius setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan fenomena El Nino telah memasuki fase aktif dengan kategori kuat. Kondisi ini berpotensi memicu kemarau lebih panjang, meningkatkan risiko kekeringan, hingga memperbesar ancaman kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan, status El Nino kuat ditetapkan setelah suhu permukaan laut di Samudra Pasifik meningkat lebih dari 0,5 derajat Celsius. Kenaikan suhu tersebut menjadi indikator utama Indonesia telah memasuki periode El Nino aktif.
Menghadapi kondisi tersebut, BMKG telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Fokus utamanya adalah menjaga ketersediaan air melalui optimalisasi waduk serta menekan risiko kebakaran hutan dan lahan dengan operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan di wilayah yang rawan.
‘Pengisian waduk dengan modifikasi Cuaca dan lain sebagainya juga dengan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan melalui pembasaan dari lahan-lahan yang mudah terbakar ini melalui modifikasi cuaca. Tadi diperkuat banyak tentang modifikasi cuaca,” ujarnya.
Enam provinsi menjadi prioritas penanganan karena dinilai paling rentan terdampak, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Di daerah-daerah itu, modifikasi cuaca akan dimanfaatkan untuk membasahi lahan gambut dan kawasan yang mudah terbakar agar potensi karhutla dapat ditekan.
Selain itu, BMKG juga mendorong pengisian ratusan waduk di seluruh Indonesia. Teuku menyebut terdapat sekitar 240 waduk yang memiliki peran penting sebagai sumber air baku, irigasi pertanian, hingga pembangkit listrik tenaga air (PLTA), sehingga ketersediaan air selama musim kemarau tetap terjaga.
Keseriusan pemerintah menghadapi El Nino terlihat dari rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/7). Pertemuan tersebut membahas langkah antisipasi menghadapi El Nino yang datang bersamaan dengan musim kemarau.
Rapat itu turut dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Kepala BNPB Letjen Suharyanto, Kepala BRIN Arif Satria, Kepala Basarnas Marsda M. Syafi’i, serta Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.
Pemerintah berharap berbagai langkah mitigasi tersebut mampu meminimalkan dampak El Nino terhadap masyarakat dan sektor strategis di Indonesia. (ads)
