Foto tangkapan layar YouTube Setkab

 

Kanalnews.co, JAKARTA– Sebuah petisi menolak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) kembali bermunculan. Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono mempersilakan dan tidak ada masalah.

Petisi menolak pemindahan IKN muncul di laman change.org sejak Jumat (4/2/2022). Petisi tersebut diinisiasi oleh Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin, eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas, hingga pensiunan TNI Mayor Jenderal Purnawiranan Deddy Budiman.

Petisi tersebut mendorong Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menghentikan rencana pemindahan IKN di Kalimantan. Mereka menilai pemindahan IKN saat ini tidak tepat karena dalam kondisi pandemi Covid-19.

Hingga saat ini petisi tersebut sudah ditandatangani oleh 13.611 orang. Petisi tersebut bertajuk ‘Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota Negara’ dan diinisiasi 45 akademisi.

Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono menegaskan, pemerintah tidak masalah, jika pun sampai mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap UU IKN. Ia menyebut pemindahan ibu kota sudah melalui persetujuan DPR dan disahkan melalui RUU IKN.

“Bahwa kemudian ada komponen masyarakat yang menggalang petisi, mengajukan gugatan formal, formil ke MK, tentu kami menghargai itu sebagai hak warga negara. Kami persilahkan saja,” kata dia.

“Itu sudah sesuai ketentuan perundang-undangan. Termasuk tentu terkait rencana induk pembangunan IKN yang menyatakan pembangunan ini dilakukan secara bertahap sampai 2045,” ungkap Sidik.

Penolakan tersebut bukanlah pertama kalinya. Sebelumnya, sejumlah orang yang menamakan diri Poros Nasional Kedaulatan Negara juga telah menggugat Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara ke MK. Berdasarkan dokumen di situs MK, gugatan diajukan pada 2 Februari 2022.

Para penggugat berjumlah 12 orang. Mereka adalah mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua, eks anggota DPD DKI Jakarta Marwan Batubara dan eks Danjen Kopassus Mayor Jenderal Purnawirawan Soenarko. (ads)