Kanalnews.co, TUBAN – Justice Collabolator, atau pelaku yang bekerjasama untuk mengungkap perkara bersama dengan penegak Hukum, sudah tidak lagi menjadi syarat untuk pengusulan Remisi, hal itu sebagaimana diungkapkan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/Anak didik dan kegiatan kerja, Lembaga Permasyarakatan (Lapas) kelas II B, Tuban Pujiono, dalam sosialisasi Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, tentang syarat dan tatacara pemberian remisi, di Lapas Setempat, Senin (08/02/2022) kemarin.

“Justice Collabolator sudah tidak lagi menjadi syarat untuk pengusulan Remisi ataupun Integrasi, syarat mutlak agar warga binaan dapat diusulkan Remisi atau Integrasi adalah berkelakuan baik dengan mengikuti kegiatan pembinaan dan menaati tata tertib Lapas,” kata Pujiono.

Sosialisasi yang berlangsung di blok A hunian Lapas Tuban itu diikuti ratusan warga binaan. Secara gamblang Permenkumham Nomor 7, Tahun 2022 disampaikan kepada seluruh warga binaan, dengan tujuan menyamakan presepsi, sekaligus menjadi acuan tentang syarat syarat remisi. Satu per satu poin dalam Permenkumham, disampaikan diantaranya tentang Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

“PP 99 tidak dicabut hanya mengalami perubahan di beberapa pasal, selain itu untuk menilai perilaku warga binaan sekarang menggunakan aplikasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN),” Lanjut pria yang akrab disapa syeh puji itu.

Dihadapan seluruh warga binaan, Pujiono mengingatkan bahwa semua pelayanan mulai dari pengusulan dan pemberian hak-hak warga binaan di Lapas Kelas IIB Tuban tidak dipungut biaya. “Semuanya geratis,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut Kalapas Tuban Siswarno menjelaskan pentingnya kegiatan sosialisasi itu, agar warga binaa  Lapas Tuban memahami aturan baru tersebut, sehingga diddapat satu persepsi dalam penafsiran.

“Jika masih ada yang bingung dan kurang jelas silahkan temui petugas yang membidanginya,” kata Siswarno. (LH/MET)