Kanalnews.co, JAKARTA – Usulan Menteri PPPA, Arifah Fauzi, untuk memindahkan gerbong khusus perempuan ke tengah rangkaian KRL pascatragedi maut di Bekasi Timur memantik kritik tajam dari DPR. Kapoksi Fraksi PDIP Komisi VIII, Selly Andriany Gantina, menilai langkah tersebut hanya sebatas respons cepat bukan solusi nyata.
Menurut Selly, ide itu memang lahir dari kondisi darurat setelah kecelakaan fatal yang menunjukkan gerbong di posisi tertentu lebih rentan terdampak. Namun ia mengingatkan, memindahkan gerbong bukanlah jawaban atas persoalan besar yang sedang dihadapi.
“Kalau hanya geser posisi gerbong, itu belum menyentuh akar masalah. Ini bukan soal perempuan di ujung atau di tengah, tapi soal sistem keselamatan yang harus melindungi semua penumpang tanpa pengecualian,” katanya.
Lebih jauh, Selly mengingatkan bahaya logika kebijakan yang justru berpotensi memindahkan risiko ke kelompok lain.
“Jangan sampai muncul kesan keselamatan perempuan dibangun dengan mengorbankan pihak lain. Transportasi publik tidak boleh menjadikan siapa pun sebagai tameng risiko,” sindirnya tajam.
Ia pun mendesak pemerintah melakukan evaluasi total, mulai dari sistem persinyalan, mitigasi tabrakan, prosedur darurat, hingga desain rangkaian kereta.
Bagi PDIP, ada tiga hal mendesak:
1. Perbaikan menyeluruh sistem keselamatan kereta
2. Perlindungan perempuan tanpa pendekatan yang kontraproduktif
3. Standar keamanan merata di seluruh gerbong, tanpa zona rawan
Selly menegaskan, gerbong khusus perempuan sejatinya dibuat untuk melindungi dari pelecehan dan kekerasan, bukan untuk dipindah-pindah demi menyesuaikan risiko kecelakaan.
“Yang harus dibangun itu sistem panic system, respons cepat, hingga desain evakuasi yang aman. Bukan sekadar memindahkan posisi,” ujarnya.
Ia pun menegaskan jika tidak boleh ada satu pun gerbong yang menjadi titik berbahaya.
“Ujung harus aman, tengah harus aman semua harus aman. Solusi sejati adalah memperbaiki sistem, bukan menggeser penumpang,” pungkasnya. (pht)
