Kanalnews.co, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto secara mendadak memanggil Penasihat Khusus Bidang Pertahanan Nasional Dudung Abdurahman dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan ke Istana Merdeka, pada Selasa (21/4). Ada apa di balik agenda pertemuan tersebut?
Setibanya di lokasi, Dudung mengaku belum mengetahui secara pasti apa yang akan dibahas. Namun ia memberi gambaran soal perannya sebagai penasihat presiden.
“Saya kan Penasihat Presiden tentunya mungkin ada hal-hal yang beliau minta saran masukan. Biasanya, beliau kan suka minta saran masukan dari kita sebagai penasihat,” ujar Dudung.
Ia memberi petunjuk isu yang dibahas tak hanya domestik, tapi juga berkaitan dengan situasi global yang sedang bergerak cepat. Termasuk di dalamnya wacana sensitif seperti blanket overflight dan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat.
Menurut Dudung, Presiden memiliki perspektif yang lebih luas dalam melihat isu tersebut. Ia juga menegaskan garis tegas soal kedaulatan udara Indonesia.
“Kalau ada pelanggaran wilayah udara tanpa izin, itu jelas tidak dibenarkan dalam hukum internasional,” ujarnya.
Di waktu yang hampir bersamaan, Prabowo juga menggelar pertemuan tertutup dengan Luhut. Fokusnya tak kalah krusial yaitu terkait kondisi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyebut ekonomi Indonesia masih dalam kondisi terjaga, meski pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan.
“Aktivitas ekonomi nasional dinilai masih sangat terjaga, namun kewaspadaan tetap diperlukan. Pemerintah menyiapkan langkah antisipatif untuk merespons dampak konflik global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan,” kata Teddy.
Dalam pertemuan itu, Luhut juga memaparkan sejumlah skenario kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat serta memastikan keuangan negara tetap aman.
“Ketua Dewan Ekonomi Nasional menyampaikan sejumlah skenario kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat serta memastikan APBN tetap terkendali, termasuk melalui penguatan digitalisasi pemerintahan (govtech),” lanjut Teddy.
Tak hanya itu, pemerintah juga mulai menguji coba digitalisasi bantuan sosial di sejumlah daerah dan berencana memperluasnya secara masif.
“Digitalisasi bantuan sosial saat ini tengah diuji coba di Banyuwangi dan akan diperluas ke 42 kabupaten/kota. Langkah ini diharapkan meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran penyaluran bansos,” ujarnya.
Teddy mengklaim, di tengah tekanan global, pemerintah justru melihat peluang baru untuk menarik investasi, khususnya dari kawasan Timur Tengah.
“Seiring dinamika global, pemerintah juga melihat peluang untuk menarik arus modal, terutama dari Timur Tengah, melalui percepatan pembentukan Indonesia Financial Center guna memperkuat daya tarik investasi nasional,” kata Teddy. (ads)
