KANALNEWS.co, Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti bisa merekomendasikan pada pemerintah untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di daerah tertentu terkait belum adanya anggaraan pengamanan di wilayah tersebut.
“Bagi daerah yang belum ada anggarannya, kan bisa kami rekomendasikan supaya ditunda saja. Yang sudah ada anggaran, siap jalan,” kata Kapolri usai rapat dengan Komisi III DPR di gedung Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (2/7/2015).
Menurt orang nomor satu di Kepolisian itu, kekurangan anggaran pengamanan Polri mencapai Rp 500-an miliar.
Namun Badrodin menekankan, hal itu masih akan dibicarakan kembali dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo agar selanjutnya dapat dikoordinasikan dengan pemerintah di daerah.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan perlu dibuat tenggang waktu atas distribusi anggaran Polri yang semestinya mencapai Rp 1 triliun.
“Perlu dibuat tenggang waktu, apabila pada saatnya tidak terpenuhi anggarannya, maka harus ada solusi jalan keluar, karena keamanan, ketertiban faktor utama jalannya pilkada, ” jelas Azis.
Terkait wacana penundaan Pilkada, hal itu harus mendapat persetujuan pemerintah dan dilegalkan melalui Perppu. DPR, lanjutnya, tidak bisa memutuskan hal itu sendiri. (Herwan)
