Kanalnews.co, JAKARTA– Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan menyegel 33 tempat wisata dan bangunan lantaran diduga melanggar dokumen lingkungan. Pembangunan tempat wisata di Puncak juga diduga berkontribusi dalam banjir di wilayah hilir.
Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian LH, Rizal Irawan, mengatakan pelanggaran ini terungkap setelah dilakukan verifikasi lapangan terhadap lahan milik PT Perkebunan (PTP). Dari hasil verifikasi, ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen izin lingkungan dan kondisi di lapangan.
“Hasil verifikasi menunjukkan bahwa ada 33 tenant dari 18 KSO (Kerja Sama Operasional) yang tidak sesuai dengan dokumen lingkungan. Awalnya luas area tercatat hanya 16 hektare, tetapi fakta di lapangan mencapai 35 hektare. Ini jelas merupakan pelanggaran,” ujar Rizal kepada wartawan, Kamis (6/3).
Sejauh ini, sudah empat lokasi yang disegel oleh tim gabungan Kementerian LH. Penyegelan akan terus dilakukan.
“Hari ini ada empat lokasi yang dipasangi plang penyegelan. Namun, kami sudah menyiapkan plang pengawasan untuk seluruh 33 tenant yang melanggar. Penyegelan akan terus dilakukan dalam beberapa hari ke depan,” katanya.
Pelanggaran yang paling parah adalah, pengajuan izin awal pembangunan adalah kawasan agrowisata. Namun faktanya dibangun bangunan permanen.
“Misalnya, tempat wisata Jaswita. Dalam dokumen tertulis sebagai agrowisata, tetapi faktanya yang ada hanyalah bangunan permanen tanpa lahan pertanian. Ini tidak sesuai dengan izin yang diberikan,” kata Rizal.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin langsung penyegelan empat lokasi wisata dan bangunan yang melanggar aturan lingkungan. Penyegelan ini turut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Bupati Bogor Rudy Susmanto.
Empat lokasi yang telah disegel di antaranya, Hibisc Fantasy, Jalan Raya Puncak, Kecamatan Cisarua, Eiger Adventure, Megamendung, Pabrik teh dekat Telaga Saat, titik nol Sungai Ciliwung, dan Pabrik teh di kawasan agrowisata Gunung Mas.
Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, menyoroti penyebab banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jabodetabek, terutama di Bekasi dan Karawang lantaran kondisi hulu yang semakin kritis, yakni kawasan Puncak, Bogor. Ruang hijau dan hutan semakin berkurang karena dibangunnya sejumlah tempat wisata.
“Problem Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, serta Kabupaten Karawang itu problem utamanya di hulu. Hulunya itu di Puncak, maka Puncak harus diselesaikan,” ujar Dedi Mulyadi dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Kamis, (6/3/2025). (pht)
