Kanalnews.co, JAKARTA– Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Nasir Djamil mengungkapkan DPR tidak terkena efisiensi anggaran. Alasannya untuk membiayai kegiatan anggota-anggota DPR di daerah pemilihan.
Sebagai informasi, DPR memiliki pagu anggaran 2025 sebesar Rp 6,6 triliun.
“Keluar instruksi penghematan, efisiensi, dan sebagainya. Lalu kemudian ada sejumlah 16 Kementerian/Lembaga yang tidak dipangkas. Satu di antaranya DPR,” kata Nasir Djamil dalam political show dikutip dari CNNIndonesia.com, Senin (10/2).
Ia menyebut DPR meminta agar anggaran tidak potong lantaran untuk kepentingan kegiatan anggota di daerah pemilihan.
“Kita kan juga menyampaikan itu karena kegiatan-kegiatan itu kan semuanya difokuskan atau ditujukan ke daerah pemilihan anggota masing-masing,” katanya.
“Rp6 sekian triliun dibandingkan dengan Rp3 ribu sekian triliun (APBN) itu cuma berapa kira-kira begitu,” ujarnya.
Selain DPR, pemerintah tak memangkas anggaran pada Kementerian Pertahanan dan lembaga penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Dalam aturan tersebut, Prabowo menargetkan penghematan anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun, termasuk pemangkasan belanja kementerian/lembaga (K/L) dan alokasi dana transfer ke daerah.
Prabowo memilih memprioritaskan pembiayaan Makan Bergizi Gratis dan memperbaiki sekolah. (sis)
