Diruang rapat DPRD Komisi C saat berlangsungnya Audiensi Himpunan mahasiswa Pascasarjana Bangkalan (HMPB).

Kanalnewes.co, Madura – Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Bangkalan (HMPB) datangi kantor dewan perwakilan rakyat (DPRD) perihal mempertanyakan kinerja tim percepatan pembangunan (TPPD) dua tahun terakhir.

Menurutnya, TPPD selama 2 (dua) tahun terakhir mulai di bentuknya TPPD 2019 oleh Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron sampai saat ini masih belum ada kontribusi yang konkrit, oleh karena itu HMPB mendatangi DPRD kabupaten Bangkalan guna mengklarifikasi adanya fungsi dan wewenang TPPD tersebut.

Dalam kesempatan itu. Supriadi sekretaris umum Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Bangkalan (HMPB) menerangkan, HMPB Mempertanyakan kinerja dan fungsinya TPPD yang di bentuk oleh Bupati itu, ia menilai selama di bentuk dari 2019 Sampai saat ini masih belum ada kontribusi yang signifikan kepada Bangkalan.

Menurutnya, melihat dari Perbupnya TPPD ini masih belum jelas peran dan fungsinya, oleh karena itu HMPB meminta agar DPRD dan Bappeda segera memonitoring kinerja TPPD yang sebenarnya.

“Agar kinerja dan kontribusinya itu jelas mohon kepada DPRD dan Bappeda lebih intensif dalam memonitoring kenerja TPPD ini disertakan data riilnya,” kata dia saat di wawancarai oleh awak media, Senin, (14/6/2021)

Pria yang akrab disapa Ady itu menambahkan, secara regulasi fungsi TPPD ini tumpang tindih dengan Dinas-dinas yang ada di Bangkalan, lalu apa fungsinya dinas kalau sudah ada TPPD, sebaliknya kenapa harus ada TPPD kalau fungsinya sama, oleh karena itu, agar TPPD ini sesuai dengan tupoksi dan porsinya DPRD segera mengevaluasi adanya TPPD tersebut.

“Saya rasa ini sangat fondamental adanya tumpang tindih antara TPPD dan dinas yang ada di Bangkalan, karena ini akan sangat merugikan masyarakat dan mengurangi anggaran, sebab TPPD honorariumnya dari APBD kabupaten,” tandasnya

“HMPB meminta agar segera di agendakan pertemuan berikutnya dengan Bupati dan TPPD guna untuk mengklarifikasi lebih lanjut, dan DPRD Komisi C sudah menjanjikan itu tapi masih menunggu redanya covid,” pungkasnya

Menanggapi hal itu, Ketua komisi C DPRD Bangkalan Effendi menyampaikan, bahwa pihaknya akan mengundang TPPD Kabupaten Bangkalan untuk bertemu dengan HMPB, hal ini juga dikarenakan anggota DPRD komisi C Bangkalan belum pernah sama sekali bertemu dengan TPPD tersebut.

Kemudian. Efendy juga menanyakan kepada pihak Bappeda, tentang kemungkinan pergantian anggota TPPD karena keterkaitan keberhasilan kinerjanya. Meski diangkat oleh Bupati, anggota TPPD yang dalam Perbub diatur berjumlah 15 orang ini, sebagai mitra Bappeda, DPRD komisi C juga merasa perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara realistis.

“Kami akan segera mengagendakan diskusi selanjutnya HMPB dengan bapak Bupati dan TPPD agar kami juga bisa tau secara realistis,” tuturnya, (mdr/mol).