Kanalnews.co, JAKARTA – Perdebatan soal perlunya bantuan internasional mengemuka menyusul banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. PDI Perjuangan menilai pemerintah sebaiknya membuka ruang dukungan asing demi mempercepat penanganan bencana kemanusiaan tersebut.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai pemerintah perlu mempertimbangkan pembukaan akses bantuan dari luar negeri. Menurutnya, penanganan bencana merupakan persoalan kemanusiaan yang tidak mengenal batas wilayah maupun kedaulatan negara.
Hasto menegaskan, Indonesia selama ini juga aktif memberikan bantuan kemanusiaan ke berbagai negara yang tertimpa bencana. Oleh sebab itu, ia berpandangan solidaritas global semestinya berlaku dua arah.
“Kemanusiaan bersifat universal. Ketika ada warga dunia yang tertimpa musibah, Indonesia hadir membantu. Maka pintu bantuan dari bangsa lain pun seharusnya bisa dibuka,” ujar Hasto usai melepas tim relawan dan tenaga medis PDIP ke wilayah terdampak banjir di Sekolah PDIP, Jakarta, Senin (29/12).
Ia menyebut laporan dari relawan partai di lapangan menunjukkan masih adanya kebutuhan bantuan tambahan bagi korban banjir dan longsor, sehingga dukungan internasional dinilai dapat mempercepat pemulihan.
Pada kesempatan yang sama, Hasto turut menanggapi wacana penetapan bencana di Sumatra sebagai bencana nasional. Ia menyebut usulan tersebut layak dipertimbangkan, mengingat bencana tidak terlepas dari persoalan kerusakan lingkungan.
Ia menyebut, alih fungsi hutan yang terjadi akibat kebijakan tertentu menjadi salah satu faktor pemicu meningkatnya risiko banjir dan longsor. Padahal, izin pengelolaan kawasan hutan selama ini banyak ditentukan oleh pemerintah pusat.
“Kami menerima masukan terkait pentingnya status bencana nasional. Ini juga untuk menggugah kesadaran bersama bahwa bencana berawal dari kerusakan ekologis akibat konversi hutan,” kata Hasto.
Ia kemudian menyinggung kebijakan moratorium hutan yang pernah diterapkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menjabat Presiden RI pada awal 2000-an. Menurut Hasto, kebijakan tersebut menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem sebagai bagian dari kehidupan manusia.
“Menjaga hutan berarti menjaga kehidupan. Karena itu, upaya penanganan harus dilakukan dari hulu ke hilir. Sejak 5 Desember lalu, dokter-dokter PDI Perjuangan sudah turun langsung membantu masyarakat, dan ini akan terus berlanjut,” ujarnya.
Sementara itu di Aceh, Gubernur Muzakir Manaf atau Mualem diketahui telah menerima bantuan kemanusiaan dari masyarakat Malaysia untuk korban banjir bandang dan longsor. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis di Kabupaten Aceh Utara pada Minggu (28/12).
Bantuan berupa sandang dan pangan itu berasal dari Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang serta Dewan Perniagaan Malaysia-Aceh. Mualem menegaskan pihaknya tidak akan mempersulit masuknya bantuan dari luar negeri selama bertujuan membantu korban bencana.
Sebelumnya, pemerintah pusat menyatakan penanganan bencana di wilayah Sumatra masih dapat dilakukan secara mandiri. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan hasil evaluasi dan asesmen yang dipimpin langsung Presiden RI Prabowo Subianto.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan pemerintah menilai Indonesia memiliki kemampuan dan sumber daya yang cukup untuk menangani dampak bencana tersebut. (ads)
