Kanalnews.co, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka tabir dugaan manuver mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam mengatur pembagian kuota haji tambahan tahun 2024. Lembaga antirasuah itu menilai, langkah tersebut tidak sekadar kebijakan administratif, melainkan diduga dirancang dengan skema khusus agar pembagian kuota yang menyimpang dari aturan tetap bisa berjalan tanpa tampak melanggar hukum.
KPK menyebut, perubahan komposisi kuota tambahan sebesar 20 ribu jemaah dari pola awal 92 persen haji reguler dan 8 persen haji khusus menjadi pembagian sama rata 50:50 diduga dilakukan atas arahan langsung Yaqut. Untuk merealisasikan rencana itu, Yaqut disebut menginstruksikan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, menjalin komunikasi intensif dengan Staf Teknis Kantor Urusan Haji Indonesia di Jeddah.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, komunikasi tersebut berkaitan dengan sistem aplikasi e-hajj yang saat itu telah memuat kuota dasar haji Indonesia sebanyak 221 ribu jemaah. Kuota tambahan, menurut KPK, sengaja diposisikan terpisah dari kuota dasar agar skema pembagian baru terlihat sah secara administrasi.
“Dari komunikasi itu, IAA diduga menyusun langkah teknis agar pembagian kuota tambahan 50:50 tampak tidak menyalahi undang-undang, meski kesepakatan awalnya 92 persen reguler dan 8 persen khusus,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan.
KPK juga mengungkap, Gus Alex kerap menegaskan kepada pihak Arab Saudi skema tersebut merupakan hasil arahan langsung dari Menteri Agama saat itu. Hal ini disebut membuat pihak luar semakin yakin terhadap legitimasi pembagian kuota baru tersebut.
Tak berhenti di situ, penyidik turut menyoroti dugaan aliran fee yang muncul dari kebijakan tersebut. KPK menduga perubahan komposisi kuota membuka celah percepatan keberangkatan haji khusus tanpa antre, yang kemudian dibarengi pungutan dana kepada calon jemaah.
Fee percepatan itu disebut dipatok sekitar USD 2.000 atau setara Rp 33,8 juta per jemaah. Bahkan, dalam praktiknya, sejumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) diduga membebankan biaya minimal USD 2.500 atau sekitar Rp 42,2 juta kepada calon jemaah.
Pengumpulan dana tersebut diduga berlangsung sistematis sejak Februari hingga Juni 2024, dengan koordinasi yang melibatkan pejabat di Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus. KPK kini terus menelusuri aliran dana serta pihak-pihak yang diduga menikmati keuntungan dari skema kontroversial itu. (ads)
