Kanalnews.co, JAKARTA– Rencana pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen terus menjadi kontroversi. Partai Gerindra dan PDIP kini saling tuding sebagai inisiator kenaikan PPN tersebut.
Mulanya, partai Gerindra mulai memanas setelah PDIP ikut menolak wacana tersebut. Padahal rencana kenaikkan PPN 12 persen menurut mereka adalah inisiasi PDIP.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Wihadi Wiyanto menegaskan kenaikan PPN 12 persen bukan inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Akan tetapi, kebijakan itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.
“Jadi apabila sekarang ada informasi ada hal-hal yang mengkaitkan ini dengan pemerintah Pak Prabowo yang seakan-akan memutuskan itu adalah tidak benar, yang benar adalah UU ini produk dari pada DPR yang pada saat itu diinisiasi PDI Perjuangan dan sekarang Pak Presiden Prabowo hanya menjalankan,” ungkap Wihadi.
Wihadi mengaku heran PDIP berubah sikap. Pasalnya, pemimpin panitia kerja (panja) pembahasan kenaikan PPN 12 persen waktu itu juga dari PDIP.
“Jadi, kami dalam hal ini melihat bahwa sikap PDIP ini adalah dalam hal PPN 12 persen adalah membuang muka. Jadi kami ingatkan bahwa apabila ingin mendukung pemerintahan maka tidak dengan cara seperti ini, tetapi bila ingin melakukan langkah-langkah oposisi maka ini adalah hak daripada PDIP,” ujarnya.
Menanggapi tudingan tersebut Ketua DPP PDIP Deddy Yevry Sitorus buka suara. Dia membantah kenaikan PPN 12 persen diinisiasi PDIP, melainkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Jadi salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDI Perjuangan. Karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah melalui Kementerian Keuangan,” ujar Deddy di Cikini, Jakarta, Minggu (22/12).
Dia mengakui kader PDIP menjadi ketua panja undang-undang yang mengatur kenaikan PPN 12 persen. Namun, pengesahan undang-undang itu adalah keputusan DPR sebagai lembaga, bukan perorangan.
Alasan PDIP setuju kenaikkan PPN 12 persen lantaran ketika itu kondisi perekonomian baik-baik saja. Berbeda dengan saat ini, kondisi ekonomi kini justru tak stabil.
“Angkanya sekitar 9,3 juta kelas menengah itu sudah tergerus. Lalu kita melihat dolar naik gila-gilaan,” ungkap Deddy.
“Jadi sama sekali bukan menyalahkan pemerintahan Pak Prabowo, enggak. Karena memang itu sudah given dari kesepakatan periode sebelumnya.” tegasnya. (ads)
