Kanalnews.co, JAKARTA – Isu ajakan Demo Agustus yang ramai beredar di media sosial mendapat respons tegas dari pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago memastikan kondisi keamanan nasional masih terkendali dan tidak seperti narasi yang beredar di dunia maya.
Menurut Djamari, masyarakat tidak perlu terpancing oleh berbagai informasi yang belum tentu benar. Dia menegaskan pemerintah bersama aparat keamanan terus memantau perkembangan situasi sehingga kondisi di seluruh wilayah Indonesia tetap aman dan kondusif.
Pernyataan tersebut disampaikan Djamari usai menggelar pertemuan bersama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kepala BIN Jenderal (Purn) Herindra di Kantor Kemenko Polkam, Rabu (5/8).
“Situasi dalam negeri sangat-sangat mantap dan perkembangan semua yang terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua, kendali Panglima, kendali Kapolri, kendali BIN,” ujar Djamari.
Dia juga membantah beredarnya sejumlah video di media sosial yang diklaim menggambarkan aksi demonstrasi disertai kerusuhan di Indonesia. Djamari menegaskan video beserta narasi yang menyertainya merupakan hoaks dan tidak menggambarkan kondisi Indonesia saat ini.
Bahkan, pemerintah telah menginstruksikan aparat untuk menelusuri pihak-pihak yang menyebarkan informasi palsu tersebut. Para penyebar hoaks, kata Djamari, akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Video itu saya nyatakan tidak benar. Tidak ada di wilayah Indonesia, di tanah air kita, ada hoax-hoax yang seperti itu. Mungkin itu terjadi pada masa lalu. Pada saat sekarang ini ke depan tidak ada,” tegasnya.
Meski demikian, Djamari menegaskan pemerintah tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa. Dia memastikan demonstrasi tidak dilarang selama berlangsung secara damai, tertib, dan tidak mengarah pada tindakan anarkis.
“Aksi unjuk rasa tidak ada larangannya. Menyampaikan unjuk rasa adalah penyampaian pendapat dari masyarakat. Yang tidak diharapkan adalah tindakan-tindakan anarkis. Kalau unjuk rasa dilakukan dengan tertib dan menyampaikan kritik, tentu boleh-boleh saja,” pungkasnya. (ads)
