Kanalnews.co, JAKARTA– Keputusan Presiden RI Prabowo Subianto memblokir anggaran pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) didukung oleh Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil. Ia menilai anggaran proyek IKN tak mendesak.
“Saya sepakat dengan Prabowo untuk menunda dulu anggaran untuk IKN atau mengurangi anggaran untuk IKN karena memang tidak urgent di sana, tidak ada urgensitas,” kata Nasir pada Political Show CNNIndonesia TV, Senin (10/2) malam.
Ia menilai ada hal yang lebih penting daripada meneruskan proyek pembangunan IKN, yaitu membangun sektor ekonomi masyarakat. Apalagi, muncul kekhawatiran dampak dari efisiensi anggaran.
“Misalnya tadi orang yang punya pasir enggak bisa menjual pasir karena tidak laku dan sebagainya,” katanya.
Sebelumnya, kabar pembangunan IKN belum ada kemajuan disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Ia menyebut anggaran IKN diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Pemblokiran itu tak lepas dari kebijakan efisiensi anggaran. Blokir akan dibuka usai pagu anggaran indikatif hasil efisiensi sudah disetujui Komisi V DPR. (sis)
