KANALNEWS.co, Jakarta – Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak menjadikan aksi menggerakan massa dengan melakukan demonstrasi sebagai tren untuk menekan serta menyudutkan pihak lain dan memaksakan kehendak kelompoknya.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan hal ini menanggapi demonstrasi Front Pembela Islam di Mabes Polri Jalan Trunojoyo Jakarta Selatan dan salah satu tuntutannya adalah mendesak Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan pasca bentrok FPI dan GMBI beberapa waktu lalu.
“Bila ada sesuatu yang tidak beres bisa dikomunikasikan, tidak perlu harus demo-demo. Itu sesuatu cara terakhir kalau komunikasi tidak jalan,” kata Wiranto kepada wartawan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (16/1/2017).
Mantan panglima TNI pada akhir era Presiden Soeharto itu menyatakan akhirdemonstrasi dalam negara demokrasi adalah hal wajar, namun tidak untuk menyudutkan pihak tertentu. “Jangan sampai demo menjadi tren untuk menekan, untuk menyulitkan seseorang, menjelekkan seseorang, menjelekkan pemerintah, menyudutkan pemerintahan, itu yang tidak kita kehendaki dalam negara demokrasi,” kata Wiranto lebih lanjut.
Menurutnya, kebebasan berpendapat di muka umum, memang dijamin undang-undang, tetapi bukan berarti hak itu digunakan tanpa memperhatikan aturan yang ada. “Solusi ke depan, hak menyatakan pendapat di muka umum boleh, tapi ada rambu-rambunya dan ada syarat-syaratnya. Kalau syarat-syarat itu dilanggar, berhadapan dengan aparat keamanan,” tegas Wiranto.
Ia menyayangkan tindakan massa FPI yang berunjuk rasa di Mabes Polri karena masalah bisa dikomunikasikan dengan baik. “Masyarakat jangan sedikit-sedikit demo karena akan menghabiskan energi kita sebagai bangsa. Aparat keamanan yang harusnya bisa istirahat malah disibukkan. Seharusnya dikomunikasikan tidak usah ramai-ramai, cukup lima sampai 10 orang. Silakan saja kalau ada yang ingin bertemu dengan saya, pasti akan diterima dengan baik,” ujar Wiranto. (Setiawan)
