Kanalnews.co, JAKARTA –
Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PW ISNU) Aceh menyoroti masih minimnya perhatian terhadap penyandang disabilitas dalam proses pembangunan di Aceh.
Lewat diskusi bertajuk Disabilitas dan Pembangunan yang digelar di Kantor Sekretariat PW ISNU Aceh, Banda Aceh, Kamis (25/6/2026), organisasi tersebut mendesak agar pembangunan benar-benar berpihak pada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Ketua Pelaksana kegiatan, Dr. Muhammad Rizki, M.Pd., menegaskan pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga harus memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, hingga fasilitas publik.
“Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya proyek yang dibangun. Yang lebih penting adalah apakah penyandang disabilitas benar-benar mendapatkan akses yang setara. Saat ini sekitar 15 persen masyarakat hidup dengan disabilitas dan mereka tidak boleh terus tertinggal,” ujarnya.
Senada dengan itu, Sekretaris PW ISNU Aceh, Dr. Rahmad Syah Putra, M.Pd., M.Ag., menegaskan pihaknya ingin menjadi motor penggerak lahirnya kebijakan publik yang lebih inklusif.
Menurutnya, penyandang disabilitas harus dipandang sebagai bagian dari kekuatan pembangunan, bukan sekadar kelompok yang membutuhkan bantuan.
“ISNU Aceh ingin menghadirkan gagasan dan solusi nyata agar pembangunan tidak lagi menciptakan ketimpangan. Sudah saatnya disabilitas diposisikan sebagai potensi yang harus diberdayakan,” katanya.
Dalam diskusi tersebut, aktivis sekaligus pegiat sosial Ahmad Hasan Hidayat mengungkapkan akar persoalan yang dihadapi penyandang disabilitas bukan terletak pada kondisi fisik mereka, melainkan pada sistem yang belum ramah terhadap kebutuhan kelompok rentan.
Ia menekankan tiga hal yang harus menjadi prioritas pemerintah, yakni penyediaan infrastruktur yang mudah diakses, pemerataan kesempatan di bidang pendidikan dan pekerjaan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas.
“Masalah utamanya bukan pada individu penyandang disabilitas, tetapi pada sistem yang belum inklusif. Jika kebijakan dan fasilitas publik dibangun untuk semua orang, maka pembangunan akan benar-benar utuh,” tegas Ahmad Hasan Hidayat.
Diskusi yang diikuti pengurus ISNU Aceh, akademisi, mahasiswa, pegiat disabilitas, hingga perwakilan pemerintah itu menghasilkan komitmen bersama untuk mendorong ISNU Aceh menjadi pusat lahirnya rekomendasi kebijakan yang berpihak kepada kelompok rentan, sehingga isu disabilitas tidak lagi dipinggirkan dalam agenda pembangunan daerah. (ads)
