Kanalnews.co, JAKARTA- Presiden RI Prabowo Subianto memberi arahan tegas agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar menyasar masyarakat yang paling membutuhkan.
Pemerintah kini mulai mengevaluasi penerima manfaat sehingga bantuan tidak lagi diberikan kepada kelompok yang dinilai sudah tidak menjadi prioritas.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengungkapkan, instruksi tersebut menitikberatkan pada masyarakat di kelompok desil bawah, wilayah tertinggal, serta daerah dengan angka stunting yang masih tinggi.
“Yang perlu diefisiensikan, yang tidak harus menerima lagi program MBG ya silahkan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stunting-nya tinggi dan sebagainya, silahkan diberikan,” kata Agustina di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7).
Menurut Agustina, pemerintah akan memfokuskan satu bulan ke depan untuk menata ulang data penerima manfaat. Langkah ini dilakukan agar program MBG semakin tepat sasaran sekaligus memastikan anggaran digunakan secara efektif.
Meski demikian, pemerintah juga menghadapi tantangan di lapangan. Dalam satu sekolah, misalnya, terdapat siswa yang berasal dari latar belakang ekonomi berbeda sehingga diperlukan kebijakan yang tidak menimbulkan persoalan baru.
“Tetapi ada dinamika, bagaimana kalau sekolah itu katakanlah 50 persen, 50 persen ada di desil menengah 6 atau ke bawah,” ujar Agustina.
Ia menjelaskan, aspek psikologis anak menjadi salah satu pertimbangan penting. Pemerintah tidak ingin muncul situasi di mana sebagian siswa menerima bantuan sementara teman sekelasnya tidak, karena dikhawatirkan memicu dampak sosial maupun psikologis.
“Jadi seperti tadi, misalnya ada sekolah negeri atau sekolah apa, ya, yang ada muridnya katakanlah 50 persen desilnya menengah sedikit ke bawah, menengah sedikit ke atas, kan berarti nanti jangan sampai ada yang menerima, ada yang tidak. Pertimbangkan secara psikologis,” ucapnya.
Untuk itu, Prabowo meminta seluruh jajarannya tidak tergesa-gesa menetapkan kebijakan. Ia menekankan bahwa keputusan terkait program yang menyangkut jutaan masyarakat harus melalui kajian yang matang agar tetap adil dan tepat sasaran.
“Karena memang tidak mudah mengambil sebuah kebijakan untuk jutaan orang,” tutup Agustina. (ads)
