Kanalnews.co, JAKARTA – Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar Bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah Indonesia memicu perdebatan. Kebijakan yang disampaikan saat kunjungan kenegaraan ke Paris, Prancis, itu langsung mendapat sorotan dari kalangan pendidikan yang mempertanyakan urgensi dan kesiapan pelaksanaannya.
Dalam pidatonya di Istana Elysee, Prabowo mengungkapkan dirinya telah menginstruksikan agar Bahasa Prancis dipelajari di semua tingkatan sekolah di Indonesia.
“Saya sudah instruksikan agar semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar Bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan,” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut menambah daftar bahasa asing yang ingin diperkuat di Indonesia. Sebelumnya, Prabowo juga pernah menyampaikan keinginan menjadikan Bahasa Portugis sebagai salah satu prioritas pembelajaran setelah menerima kunjungan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.
Wacana itu kemudian mendapat kritik dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G). Koordinator P2G Satriwan Salim menilai kebijakan pendidikan tidak bisa ditentukan secara spontan tanpa kajian yang matang.
“Nanti kalau Presiden Prabowo pertemuan bilateral lagi dengan Jepang, akan memasukkan bahasa Jepang ke kurikulum. Bertemu Tiongkok, lalu akan menjadikan bahasa Mandarin pelajaran wajib, begitu juga pulang dari Belanda, lantas Presiden akan wajibkan pelajaran Bahasa Belanda,” ujar Satriwan.
“Tentu mengelola pendidikan tidak bisa sebercanda ini,” sambungnya.
Menurut Satriwan, pembelajaran Bahasa Prancis maupun Portugis tidak termasuk program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Ia juga menilai penambahan mata pelajaran wajib baru berpotensi semakin membebani siswa karena kurikulum yang ada sudah cukup padat.
Selain itu, ia menyoroti persoalan ketersediaan tenaga pengajar. Dengan jumlah sekolah yang mencapai sekitar 240 ribu, kebutuhan guru Bahasa Prancis dan Portugis diperkirakan bisa mencapai ratusan ribu orang.
“Dengan asumsi 1 sekolah ada 2 guru Prancis dan Portugis, dari total sekitar 240 ribu sekolah SD-SMA/sederajat, maka dibutuhkan 480 ribu guru bahasa asing tersebut,” kata Satriwan.
P2G menegaskan Bahasa Prancis sebenarnya sudah tersedia sebagai mata pelajaran pilihan dalam kurikulum nasional, bersama bahasa asing lainnya seperti Jepang, Mandarin, Korea, Jerman, dan Arab. Untuk itu, mereka mempertanyakan alasan pemerintah jika ingin menjadikannya pelajaran yang wajib diikuti seluruh siswa Indonesia. (ads)
