
Kanalnews.co, JOMBANG – Kursi tertinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akhirnya memiliki nahkoda baru. KH Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin resmi mendapat mandat memimpin PBNU untuk masa khidmah 2026–2031.
Keputusan itu lahir dalam forum tertutup Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) yang berlangsung di Gedung Serbaguna Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026) pagi.
Sembilan anggota AHWA tidak membutuhkan waktu panjang untuk menentukan pilihan. Musyawarah yang dimulai sekitar pukul 06.20 WIB tersebut berakhir pukul 07.00 WIB. Dalam waktu kurang dari satu jam, nama Gus Kikin akhirnya dikukuhkan sebagai Ketua Umum PBNU terpilih.
Hasil keputusan tersebut kemudian diumumkan kepada peserta Muktamar Ke-35 NU oleh KH Anwar Iskandar. Dalam pembacaan berita acara, Kiai Anwar memastikan keputusan diambil setelah AHWA membahas lima nama calon yang telah diajukan.
“Setelah melakukan musyawarah dari lima nama calon yang diajukan, maka anggota Ahlul Halli wal Aqdi secara mufakat memutuskan untuk memilih KH Abdul Hakim atau sehari-hari disebut Gus Kikin menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2026–2031,” ujar Kiai Anwar.
Tidak ada proses pemungutan suara dalam penentuan tersebut. Kesembilan anggota AHWA sepakat menjatuhkan pilihan kepada Gus Kikin melalui musyawarah mufakat.
“Telah dilaksanakan musyawarah Ahlul Halli wal Aqdi untuk memilih Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2026–2031 mulai pukul 06.20 sampai dengan pukul 07.00 waktu Indonesia bagian Barat,” lanjutnya.
Keputusan itu kemudian dituangkan dalam berita acara dan disepakati serta ditandatangani seluruh anggota AHWA.
Mereka adalah KH Nurul Huda Jazuli, Tgk KH Nuruzzahri Yahya atau Waled Nu, KH Baharuddin HS, KH Miftachul Akhyar, KH Afifuddin Muhajir, KH Anwar Iskandar, KH Abun Bunyamin, KH Anwar Manshur, dan Prof KH Said Aqil Siroj.
Terpilihnya Gus Kikin menandai dimulainya era kepemimpinan baru di tubuh PBNU. Ia kini mengemban amanah untuk membawa organisasi tersebut menjalankan roda kepengurusan hingga 2031. (pht)



































