Kanalnews.co, JAKARTA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kembali menjadi sorotan setelah Singapura mengidentifikasi tujuh perusahaan di Indonesia yang lahan-lahannya diduga menjadi sumber sebagian kabut asap yang menyebar ke negara tersebut.
Situasi ini memicu desakan dari DPR agar Presiden Prabowo Subianto membuka data perusahaan yang teridentifikasi berkaitan dengan titik panas karhutla.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menilai pemerintah Indonesia perlu segera memberikan penjelasan resmi mengenai perusahaan-perusahaan yang masuk dalam pemantauan karhutla. Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan agar persoalan kabut asap tidak terus berkembang menjadi polemik di dalam negeri maupun dengan negara tetangga.
Alex menegaskan, pemerintah seharusnya tidak membiarkan informasi mengenai dugaan keterkaitan perusahaan dengan karhutla hanya berasal dari hasil investigasi organisasi lingkungan nonpemerintah. Pemerintah dan aparat penegak hukum juga perlu menyampaikan hasil pendataan serta langkah yang akan diambil.
“Walhi dan Greenpeace Indonesia telah mengungkap data, ada 52 perusahaan yang terafiliasi dengan modal asal Malaysia dan Singapura terkait Karhutla di Indonesia. Jangan biarkan data ini jadi bola panas di ruang publik, tanpa klarifikasi dan tindakan yang jelas dari pemerintah,” kata Alex melalui keterangan resmi, Jumat (16/10).
Politikus PDI Perjuangan itu juga menyoroti respons masyarakat di negara tetangga yang ikut merasakan dampak kabut asap dari Indonesia.
Menurut Alex, munculnya meme bertema jerebu atau kabut asap menjadi pengingat bahwa persoalan karhutla tidak hanya berdampak di dalam negeri, tetapi juga berimbas ke negara lain.
“Terlebih, jiran kita sudah mengolok-olok dengan ‘meme jerebu’ terkait kasus Karhutla kita ini. Mungkin, karena sudah kesal dengan kabut asap yang ikut mereka rasakan imbasnya,” ujarnya.
Singapura Siapkan Pemberitahuan untuk Tujuh Perusahaan
Di tengah desakan tersebut, Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu mengungkapkan perkembangan penyelidikan yang dilakukan Badan Lingkungan Nasional (NEA) terkait sumber kabut asap yang menyelimuti negaranya.
Fu menyebut, berdasarkan hasil penyelidikan sementara, sebagian kabut asap yang mencapai Singapura berasal dari kebakaran di lahan milik tujuh perusahaan di Indonesia.
“Berdasarkan penyelidikan kami sejauh ini, sebagian kabut asap yang terjadi di Singapura berasal dari kebakaran di lahan milik tujuh perusahaan di Indonesia,” kata Fu dalam konferensi pers Jumat (16/10), dikutip Channel News Asia.
NEA melakukan pemantauan titik panas dan pergerakan asap melalui analisis citra satelit serta data meteorologi. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkirakan lokasi kebakaran yang berkontribusi terhadap kabut asap lintas batas.
Fu mengatakan, penentuan pihak yang bertanggung jawab membutuhkan informasi dari berbagai sumber. Tidak seluruh informasi yang diperlukan berada dalam kewenangan Singapura.
Meski demikian, NEA berencana mengirimkan pemberitahuan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Polusi Asap Lintas Batas atau Transboundary Haze Pollution Act (THPA) kepada tujuh perusahaan tersebut. Pemberitahuan itu akan berisi instruksi terkait upaya pencegahan.
Pemerintah Singapura juga berencana menyampaikan daftar perusahaan tersebut kepada media dan masyarakat secara terpisah.
Fu mengaku telah menghubungi pihak berwenang Indonesia untuk membahas penanganan karhutla. Ia bahkan kembali berkomunikasi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk menawarkan bantuan, termasuk dukungan penyemaian awan atau teknologi hujan buatan.
“Hingga saat ini, saya belum menerima tanggapan dari dia. Namun, kami tetap siap memberikan bantuan yang dianggap sesuai oleh pihak Indonesia dan akan terus berkoordinasi dengan mereka terkait hal ini,” kata Fu.
Puluhan Perusahaan Masuk Laporan Investigasi
Sorotan terhadap perusahaan yang berkaitan dengan konsesi lahan karhutla sebelumnya juga muncul dalam laporan Greenpeace Indonesia, Greenpeace Malaysia, dan Pantau Gambut yang dirilis pada Senin (5/10).
Laporan tersebut mengidentifikasi setidaknya satu perusahaan Malaysia dan empat konsesi yang terkait dengan perusahaan berbasis di Singapura dalam penelusuran mengenai titik panas di Indonesia.
Temuan tersebut menjadi salah satu dasar munculnya desakan agar pemerintah Indonesia memberikan penjelasan resmi mengenai perusahaan yang teridentifikasi dalam pemantauan karhutla.
Namun, keberadaan titik panas di kawasan konsesi tidak otomatis membuktikan bahwa perusahaan pemegang konsesi menjadi penyebab kebakaran. Laporan investigasi tersebut juga tidak menyimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan yang disebut telah melakukan pelanggaran hukum.
Karena itu, Alex meminta pemerintah mengungkapkan data yang dimiliki sekaligus menjelaskan hasil pemeriksaan terhadap perusahaan yang diduga berkaitan dengan karhutla.
Korban Karhutla Bertambah, Anak-anak Ikut Terdampak
Selain persoalan keterbukaan data perusahaan, Alex mengingatkan bahwa karhutla telah menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan manusia, kesehatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.
Ia menyoroti meninggalnya empat orang yang terdiri atas petugas dan pekerja ketika melakukan pemadaman karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Kamis (15/10).
“Karhutla sudah tak lagi merusak kesehatan, tapi juga telah memaksa seorang orang tua kehilangan anaknya. Seorang anak kehilangan ayah. Bahkan, tanaman dan satwa langka juga musnah. Mau sampai kapan kita seperti ini,” ujar anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Barat tersebut.
Alex juga menyampaikan data yang mencatat 324 orang mengalami luka berat dan 23 orang mengalami luka ringan akibat karhutla. Sebagian besar korban dilaporkan berasal dari Kalimantan Tengah.
Sementara itu, data kumulatif Kementerian Kesehatan per 12 Oktober 2026 mencatat 277.075 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di 63 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak.
Dari total tersebut, sebanyak 62.400 kasus atau sekitar 22,5 persen terjadi pada anak berusia 0-5 tahun.
Dampak karhutla juga meluas ke berbagai sektor. Kabut asap menyebabkan kualitas udara memburuk, mengganggu penerbangan, dan mendorong penutupan sekolah di sejumlah wilayah terdampak. Puluhan ribu hektare lahan juga dilaporkan terbakar.
Melihat besarnya dampak tersebut, Alex meminta pemerintah tidak menunda langkah penanganan dan pencegahan. Ia menilai bantuan dari negara lain dapat dipertimbangkan apabila dibutuhkan untuk memperkuat upaya pemadaman.
“Kami mendesak presiden, jangan tunggu korban terus berjatuhan. Kalau negara ini tak memiliki peralatan, tentu akan banyak bangsa yang bersedia turut membantu seperti yang dilakukan Jepang beberapa waktu lalu,” kata Alex. (ads)
