KANALNEWS.co, Jakarta – Gelaran pertandingan cabang sepak bola dan futsal di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII 2012 di Riau tak berjalan dengan mulus. Semua laga lanjutan sepak bola pun terancam batal sejak Sabtu (8/9). Penyebabnya, perselisihan yang merupakan dampak konflik yang berlarut dalam tubuh PSSI sebagai organisasi sepak bola di Indonesia.
Hal tersebut dikarenakan pengurus PSSI menarik semua perangkat pertandingan yang terdiri dari wasit, hakim garis, dan inspektur pertandingan. Penarikan itu merupakan buntut dari perseteruan antara PSSI dan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI). Tiga laga pertama sepak bola juga kacau-balau karena diprotes Deputi Sekretaris Jenderal (Sekjen) bidang Kompetisi PSSI, Saleh Ismail Mukadar. Ketiga laga itu adalah Jambi versus Sulawesi Tenggara, Jabar kontra Jatim, dan Kaltim lawan Jateng.
Saleh menilai, tim Jambi adalah bentukan Pengurus Provinsi PSSI yang telah dibekukan Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin. Karena itu, tim ini dinilai tidak bisa tampil meski pengurus daerah yang dibekukan itu dimenangkan oleh keputusan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI).
Sebaliknya, Saleh meminta tim Jabar, yang dinyatakan tidak sah oleh BAORI, agar tampil melawan Jatim. Ketiga, Saleh memboikot laga Kaltim vs Jateng karena menganggap Kaltim tak layak. Saleh menilai, seharusnya Kalsel-lah yang maju meski di play off kalah WO dari Kaltim. Karena protes tidak ditanggapi, Saleh menarik perangkat pertandingan yang membuat kompetisi sepak bola PON terancam batal.
Saleh mengancam memboikot pelaksanaan cabang olahraga sepak bola di PON karena Panitia Besar (PB) PON tidak mengikuti aturan sepak bola PSSI yang secara teknis mengacu pada statuta PSSI dan FIFA. Saleh menuding jika panitia pelaksana (Panpel) PON sudah berkonsprirasi dengan KONI Pusat dan BAORI untuk merusak nama baik PSSI.
“Kami diusir dari lapangan. Semua perangkat pertandingan PSSI, pun juga ikut diusir. Tapi nyatanyan, mereka sudah berkumpul di tengah arena pertandingan dan ikut mengurusi semua hal-hal teknis yang bukan wewenangnya,” terang Saleh kepada wartawan di kator PSSI, Senayan, Jakarta, Minggu (9/9).
Saleh mengatakan, semua kisruh yang terjadi di PON ke-XVIII bermula dari campur tangan KONI Pusat dan Baori melaui PB PON. “Tim sepak bola Kalimantan Selatan, Jawa Barat, dan Jambi yang sudah terdaftar di PB PON, sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Namun, bisa dianulir karena campur tangan KONI Pusat dan BAORI. Semuanya menjadi kacau, karena mereka banyak melakukan pelanggaran,” tuturnya.
Saleh ngotot menolak, meski berdasarkan keputusan BAORI, tim Jambi dan Jabar yang berhak berlaga di PON adalah tim bentukan Bujang Nasril dan Tony Apriliani. “Kami tidak afiliasi ke BAORI. Jadi apa keputusan BAORI, tidak mengikat bagi kami. Kami berafiliasi ke Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) yang diakui oleh IOC (International Olimpic Committe) yang mengakui dan mengacu kepada Badan Arbitrase Internasional (CAS). Aturan internasional seperti itu,” ucap Saleh.
Dilanjutkan Saleh, putusan PSSI menarik semua wasit dan perangkat pertadingan dari PON ke-XVIII disebabkan karena adanya tindakan pengusiran dan intimidasi yang terlihat sistematis di arena pertandingan sepak bola. Jadi, PSSI harus mengambil tindakan darurat, sebagai akibat dari perbuatan anarkis di lapangan.
Lebih jauh dikatakannya, pada saat manager meeting, 4 September di kantor PB PON, semua berjalan lancar sesuai urutan dan tata cara pertandingan. Dalam manager meeting tersebut, diputuskan semua berjalan sesusi jadwal. Namun, pada pertemuan teknik sehari kemudian, persoalan mulai muncul karena KONI dan BAORIsudah melakukan intervensi ke PB PON. Pertemuan teknik tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada putusan yang disahkan oleh PSSI.
Selanjutnya, akibat intervensi KONI Pusat dan BAORI ke PB PON, tim Kalimantan Selatan, Jawa Barat, maupun Jambi yang semestinya bertanding, secara sepihak dianulir oleh PB PON berdasarkan putusan Baori yang tidak tidak diakui PSSI.
“Tentunya ini menjadi sejarah buruk karena KONI Pusat dan BAORI turut campur melakukan intervensi secara teknis aturan main yang berlaku di PSSI selama ini. Dalam sejarah tidak ada ceritanya KONI Pusat melakukan intervensi teknis aturan main. Karena semua aturan main dan teknis pertandingan dari seluruh cabang olahraga itu adalah tanggung jawab dari induk organisasi, bukan oleh KONI, BAORI atau PB PON ,” ujar Saleh.
Kisruh kemudian berkembang di lapangan pada 6 September saat pertandingan kedua grup C akan berlangsung pukul 19.00 WIB, di Bangkinang antara Jawa Tengah lawan Kalimantan Selatan. Massa dan Panpel setempat, secara tiba-tiba memprovokasi perangkat pertandingan PSSI.
“Jadi, PSSI menarik semua wasit dan perangkat pertandingan. Itu, cermin tindakan anarkis Panpel. Meski begitu, kami mendukung sepenuhnya kesuksesan PON ke-XVIII. Tetapi, ada aturan yang harus dihormati semua pihak. Itu juga yang berlaku di Olimpiade, Asian Games, ataupun SEA Games.” tutup Direktur media PSSI, Tommy Rusihan Arief. Ranoe Nirawan
